SEJARAH Daerah Pangkep tidak bisa dipisahkan dari sejarah daerah – daerah lainnya di Sulawesi Selatan karena saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia (R.M. Ali, 1963 dalam Mattulada, 1982:144), memajukan babakan waktu Sejarah Indonesia yang dapat digunakan untuk menentukan waktu dan tempat Sulawesi Selatan dalam penyejarahannya, yaitu :
I. ……. – 132 M : Zaman Pra - Sejarah, meliputi : Paleothicum, Mesolithicum, Neolithicum sebagai masa persemaian benih kebudayaan di Indonesia.
II. 132 - + 400 : Proto Sejarah, masa perkembangan kehidupan persekutuan adat sebagai dasar kehidupan kenegaraan.
III. 400 – 1511 : Masa timbul tenggelamnya kerajaan – kerajaan, dalam perebutan kekuasaan tunggal di laut maupun di darat.
IV. 1511 – 1911 : Pasang surut kekuasaan – kekuasaan di Indonesia, dalam perebutan kekuasaan tunggal antar Indonesia dan antar Indonesia dengan bangsa lain, yaitu perebutan kekuasaan Indonesia sendiri dan antara mereka dengan bangsa asing, seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris dan Perancis.
V. 1911–17/8/1945: Masa perjuangan kemerdekaan, dalam bentuk politik Hindia Belanda untuk menegakkan Kemerdekaan Indonesia.
VI. 17/8/1945 dst : Masa Pembangunan, Masa perjuangan mewujudkan kehidupan kebangsaan yang adil dan sejahtera.
Prof Dr H Mattulada mengakui bahwa sampai Abad XII, masih dianggap periode kelam atau masa gelap dalam Sejarah Sulawesi Selatan. Nanti pada Abad XIII, muncul Kitab NegaraKertagama karangan Mpu Prapanca (1364) pada jaman Gajah Mada sebagai Mahapatih Kerajaan Majapahit di Jawa. Didalam kitab tersebut, ditemukan perkataan “Makassar”, yang disebutkan sebagai salah satu daerah dan beberapa daerah Sulawesi Selatan lainnya yang menjadi daerah taklukan Majapahit. Berikut kutipan NegaraKertagama itu : “………muwah tanah i Bantayan pramuka len luwuk tentang Udamakatrayadhi nikanang sanusaspupulIkangsakasanusa Makassar Butun BanggawaiKuni Craliyao mwangi (ng) Selaya Sumba Soto Muar………”Maksudnya ialah seluruh Sulawesi Selatan menjadi daerah ke VI taklukan Kerajaan Majapahit, yaitu Bantayan (Bantaeng), Luwuk (Luwu), Udamakatraya (Talaud), Makassar (Makassar), Butun (Buton), Banggawai (Banggai), Kunir (P. Kunyit), Selaya (Selayar), Solot (Solor), dan seterusnya. Mas’ud [1] (Mas'ud, 1977) melihat sejumlah faktor yang menjadi sebab belum terungkapnya masa gelap sejarah tersebut, yaitu :
(1) Pengaruh kebudayaan dan Agama Hindu yang masih sangat kurang terungkap.
(2) Belum didapatkan suatu tradisi menulis terhadap suatu peristiwa sejarah diatas batu berupa batu tertulis dan prasasti.
(3) Belum terdapatnya sebuah kepingan batu atau pecahan batu dari sebuah bangunan dan patung yang dapat memberikan petunjuk tentang agama, hubungan dengan raja yang memerintah, serta tanda - tanda yang dapat dihubungkan dengan kemungkinan adanya suatu kerajaan.
(4) Belum terungkapnya catatan atau Kronik Cina, India tentang Sulawesi Selatan, misalnya dalam naskah Ramayana dan Mahabharata, serta catatan dari pelayaran yang menyebut daerah ini pada masa lalu lintas perdagangan jaman Ptolemeus.
(5) Belum adanya usaha positif dan maksimal dalam menyusun dan menginventarisasikan penemuan dan penulisan orang-orang China tentang Sulawesi Selatan, secara kronologis di daerah ini.
(6) Belum terungkapnya cerita yang mungkin terdapat di dalam Babad Jawa, Babad Bali, Babad Sunda, dan Babad Sumatera, tentang hubungan daerah-daerah ini dengan Sulawesi Selatan pada masa silam (Fadillah, et.al, 2001).
Sejumlah faktor ini pulalah yang menjadi sebab mengapa Kerajaan Siang Kuna menjadi tidak begitu dikenal --- Siang diperkirakan mengalami "masa keemasan" sekitar abad XV – XVI --- sedangkan masyarakat Bugis Makassar nanti mengenal tradisi tulis "lontarak" di abad XVII. Siang hanya sedikit dikenal dan hanya sedikit yang baru bisa diungkap lewat penelitian arkeologi di bekas pusat wilayah pemerintahan dan pelabuhan Siang (Situs Sengkae, Bori Appaka) [2]. Pada Periode Sejarah, (Mas’ud, 1997) melihat periode ini terdiri atas tiga fase, yaitu : (1) Abad X - XV M. Pada fase ini sudah mulai tercatat sejumlah kerajaan di Sulawesi Selatan, Seperti : Siang, Luwu, Gowa, Soppeng, Wajo Bone, Balanipa, serta berkembangnya mitos Tu-manurung yang muncul di masing-masing kerajaan, dan kesemuanya terdapat dalam lontarak. (2) Abad XV - XIX M. Pada masa ini daerah Sulawesi Selatan mulai kontak dengan orang Erofah serta datang dan berkembangnya agama Islam. Perang antar kerajaan lokal, perang dengan Belanda dalam perebutan hegemoni politik dan ekonomi ; (3) Abad XIX - Abad Perjuangan Pergerakan Kemerdekaan dan Masa Pembangunan. Dengan merujuk kepada gambaran periodisasi Sejarah Sulawesi Selatan (Mas’ud, 1977), maka periodisasi Sejarah Pangkep dapat dimulai pada periode sejarah, karena pada periode inilah lebih ditemukan beberapa sumber dan informasi sejarah. Untuk periode belakangan, dapat dikatakan periode gelap dan kelam dalam sejarah, bukan hanya sejarah Pangkep, tetapi Sejarah Sulawesi Selatan secara umum sebagaimana diungkapkan Prof Dr Mattulada. Periodisasi Sejarah Daerah Pangkep : Pertama, Abad X – XV. Pada masa ini digambarkan awal sejarah dan kelahiran Siang, pertumbuhan sampai masa kejayaan Siang. Juga dijelaskan entitas politik, ekonomi dan hubungan perniagaan dengan daerah-daerah lainnya. Dalam kesejajarannya pada historiografi lokal, teks – teks Portugis berkenaan dengan pesisir barat dari utara ke selatan dan tapak arkeologi, memberi kita realitas sosial dan budaya Sulawesi Selatan antara 1545-1609 ; sebuah pandangan cukup rinci dan koheren. Sayangnya informasi paling signifikan dari kesaksian-kesaksian Portugis itu mengacu pada periode belakangan, yang dikatakan Pelras (1981 : 174) mempunyai koherensi dengan teks Bugis Makassar dan memberi presisi sejak awal Abad XVI, sementara masa – masa sebelumnya seperti yang diperkenalkan wiracarita I La Galigo dengan asal-usul pengasas dinasti semi-keinderaan dan legenda-legenda kerajaan belum dapat mengisi Abad XIV dan XV. Demikian pula Negarakertagama, teks Jawa kuna itu sudah menyebut beberapa tuponim agaknya bertetangga dekat : Bantayan (Bantaeng), Salaya (Selayar), dan Mengkasar (Makassar), namun belum membantu banyak dan Sumber Cinapun absen pada periode ini. (Fadhillah et. al, 2000). Kedua, Abad XVI – XIX. Pada periode ini Siang sudah mengalami kejatuhan politik dan penurunan pengaruh. sebagai vasal (palili) Kerajaan Gowa. Siang dalam kemelut sejarah, berada dalam rotasi kusut dominasi Gowa dan superioritas kekuatan Bone-Belanda. Pada periode inilah lambat laun nama Siang akhirnya benar-benar tenggelam dalam pentas sejarah. Periode selanjutnya yang mendominasi hanyalah kerajaan kembar Gowa - Tallo (Kerajaan Makassar), Kerajaan Bone dan Kerajaan Luwu. Ketiga, Abad XIX – Revolusi Fisik dan Masa Pembangunan. Pada masa ini Kerajaan kecil atau unit teritori politik, seperti Pangkajene, Bungoro, Labakkang, Marang, Segeri dan Mandalle bangkit melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Pada periode ini muncul tokoh-tokoh pergerakan dengan basis dan gerakan perjuangan yang rapi, yang berani mengangkat senjata merebut dan mempertahankan kemerdekaan itu hampir merata di semua wilayah adatgemenschap. Tokoh pergerakan seperti A. Mappe, La Sameggu Dg Kalaebbu, Andi Maruddani Karaeng Bonto-Bonto, dan lain sebagainya hanyalah sebagian kecil dari tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan dari Pangkep. (Makkulau, 2005)
Catatan Kaki :
[1] Seperti halnya Mattulada (1982), Mas’ud (1997) juga mengakui, bahwa masa antara Abad I - Abad X merupakan masa gelap bagi sejarah Sulawesi selatan. Kondisi yang ada di Sulawesi Selatan pada masa tersebut hingga kini belum terungkap sama sekali. Hal ini jika dibandingkan dengan daerah lain, maka terasa terdapat banyak kekurangan sumber sejarah tentang Sulawesi Selatan. Tidak seperti Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Sanjaya, dan lain sebagainya yang meninggalkan banyak peninggalan purbakala.
[2] Lihat : Fadillah, et. al, Kerajaan Siang Kuna – Sumber Tutut, Teks dan Tapak Arkeologi, Balai Arkeologi Makassar – UNHAS, Makassar : 2001. Kehadiran Informasi Antonio de Payva yang pernah berkunjung ke Siang antara tahun 1542 dan 1548 justru pada saat Siang sedang menurun pengaruhnya sampai kemudian akhirnya dijadikan palili / kerajaan bawahan oleh Gowa sejak masa pemerintahan Karaeng Tumapakrisika Kallonna. (Andaya, 1981 dan 2004, dalam Fadillah et.al, 2001).
Sumber :
Makkulau, M. Farid W. 2007. Sejarah dan Kebudayaan Pangkep. Penerbit Kantor Informasi dan Komunikasi Pemkab Pangkep.
Tampilkan postingan dengan label Sejarah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Sejarah. Tampilkan semua postingan
Minggu, 26 April 2009
Sabtu, 25 April 2009
Sejarah Kekaraengan Mandalle
La Pallawarukka Daeng Mallawa, Regent Mandalle. Wafat tahun 1909. (Sumber lukisan : Maddusila AM) PADA mulanya kekaraengan Mandalle terbentuk dari peleburan tiga persekutuan hukum adat yang didirikan oleh orang Bugis, yaitu Katena, Mallawa, dan Mandalle. Menurut cerita, yang pertama – tama berdiri ialah Katena yang melingkupi daerah Kampung Boddie, Katena, Manggalung, Macciniajo, dan LokkaE. Arajang dari Katena adalah sebilah bajak (rakkala). Kemudian barulah berdiri persekutuan hukum Mallawa dan persekutuan hukum Mandalle. Dalam Abad XVII, ketiga persekutuan hukum adat itu mengakui kekuasaan tertinggi (souverniteit) dari Kerajaan Gowa. (Benny Syamsuddin, 1985).
Kepala persekutuan Mandalle digelar pada waktu itu Lokmo. Menurut nota Admiral Cornelis Speelman, Tahun 1669, persekutuan – persekutuan hukum adat Katena, Mallawa dan Mandalle, pada waktu itu tidak lagi masuk daerah kekuasaan Gowa, akan tetapi masuk daerah kekuasaan Kerajaan Tanete, keadaan mana berjalan sampai tahun 1824, yaitu sewaktu Belanda menaklukkan Tanete dalam suatu peperangan. Antara Tahun 1824 dan 1829 ketiga persekutuan hukum adat tersebut, menjelma menjadi satu keregent-an (regentschap) dengan nama Mandalle. Yang mula – mula menjadi Kepala Regent di Mandalle ialah Mallewai Daeng Manimbangi, anak dari La Abdul Wahab Mattotorangpage Daeng Mamangung (kemudian digelari MatinroE ri Lalengtedong) di daerah Laut, yaitu seorang keturunan dari Raja Tanete dan Luwu. Beliau adalah putera dari Datu Marioriwawo yang bernama La Mauraga Daeng Malliungang (Matinroe ri Mallimongang).
Dalam Lontara’ Bilang (Buku Harian) Raja Gowa dan Tallo’, tercatat bahwa Lokmo Mandalle berangkat dengan tidak lebih dari Sembilan perahu ke Bima dan menaklukkan kerajaan itu. Setelah La Mallewai Daeng Manimbangi wafat (MatinroE ri Kekeang) dalam tahun 1848, maka beliau digantikan oleh puteranya yang bernama La Sumange Rukka Karaeng Kekeang. Dalam tahun 1861, beliau digantikan oleh saudaranya yang bernama La Pallawarukka Daeng Mallawa. Sewaktu beliau wafat dalam tahun 1909, Keregent-nan Mandalle dihapuskan dan digabungkan dengan Keregent-nan Segeri dengan surat keputusan Gubernoumen tanggal 27 Juni 1910 N0. 34.
Sepuluh tahun kemudian, yaitu pada Tahun 1819, Mandalle dicabut dari Keregent-nan Segeri dan dijadikan kembali sebagai kekaraengan yang berdiri sendiri sebagaimana telah dijelaskan di awal. Yang diangkat menjadi Karaeng di Mandalle, menurut surat penetapan Gubernur Celebes dan daerah takluknya tanggal 18 Desember 1819 No. 241/XIX ialah La Dongkang Daeng Massikki yang beristerikan I Tuwo Petta Boddi, puteri dari Regent Mandalle, La Pallawarukka Daeng Mallawa. La Dongkang Daeng Massikki adalah putera dari Kepala Regent Pangkajene, La Djajalangkara Daeng Sitaba, cucu dari La Abdul Wahab Mattotorangpage Daeng Mamangung tersebut dari garis keturunan La Mauraga Dg Malliungang Datu Mario ri Wawo Matinroe’ ri Malimongang, Tahun 1801.
Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Menurut Staatsblad (lembaran Negara No. 352 tahun 1916, ditetapkan Onderfadeeling Pangkajene, terdiri dari lima district adat, yaitu gemeenschap (kekaraengan) Pangkajene, Labakkang, Balocci, Ma’rang dan Segeri. Nanti pada Tahun 1918, atas dasar surat dari “Eeste Gouvneur Sekretaries, 4 Agustus 1917 maka Gouverneur van Celebes en Ondehorigheden (Gubernur Celebes dan daerah takluknya melalui suratnya tanggal 13 Juli 1918, No.124 / XIX memecah wilayah adat gemeenschap Segeri menjadi wilayah adat gemeenschap Segeri dan wilayah adat gemeenschap Mandalle.
Dengan demikian, resmilah Mandalle sebagai salah satu dari tujuh wilayah karaeng adatgemeenschap Onderafdeeling Pangkajene, setelah dua hari sebelumnya juga telah dilakukan pemecahan wilayah adat gemeenschap Pangkajene, ditambah wilayah karaeng adatgemeenschap Bungoro. Kekaraengan Mandalle dalam Tahun 1920 diketahui terdiri atas 15 Kampung (Benny Syamsuddin, 1985), yaitu :
1. Kampung Katena
(Kepala Kampungnya bergelar Matowa) ;
2. Kampung Macciniajo
(Kepala Kampungnya bergelar Matowa) ;
3. Kampung Boddie
(Kepala Kampungnya bergelar Matowa) ;
4. Kampung Malawa
(Kepala Kampungnya bergelar Matowa) ;
5. Kampung Topong
(Kepala Kampungnya bergelar Matowa) ;
6. Kampung Lokkae
(Kepala Kampungnya bergelar Matowa) ;
7. Kampung Manggalung
(Kepala Kampungnya bergelar Matowa) ;
8. Kampung Gallaraja
(Kepala Kampungnya bergelar Matowa) ;
9. Kampung Gallalau
(Kepala Kampungnya bergelar Matowa) ;
10. Kampung Mandalle
(Kepala Kampungnya bergelar Gallarang) ;
11. Kampung Tamarupa
(Kepala Kampungnya bergelar Jennang) ;
12. Kampung Kekeang
(Kepala Kampungnya bergelar Jennang) ;
13. Kampung Mangaracamlompo
(Kepala Kampungnya bergelar Matowa) ;
14. Kampung Mangaracamcaddi
(Kepala Kampungnya bergelar Matowa)
15. Kampung Lamasa
(Kepala Kampungnya bergelar Matowa).
Beberapa Karaeng Mandalle yang populer dan masih segar dalam memori masyarakat Mandalle ialah La Dongkang Daeng Massikki (Karaeng Mandalle, 1918) [1], yang kemudian digantikan oleh puteranya, Andi Mandatjingi [2]. Karaeng Andi Mandacingi dikawinkan dengan Tenri Olle, seorang puteri bangsawan dari seorang kerabatnya dari Maros. Kemudian ia menikah lagi dengan Andi Amatullah Sompa Warune, puteri Andi Singkeru Rukka Arung Ujung Soppeng [3]. Dari perkawinan Andi Mandacingi dengan Andi Amatullah Sompa Warune ini menurunkan putera puterinya, yaitu Andi Dharifah Tenri Awaru (1940), Andi Saiful Muluk Tenri Angka (1942), Andi Fahru Pallawa Rukka (1945), Andi Haerul Muluk Sumange Rukka (1947), Andi Nohar Tenri Esa (1950), Andi Ajaib Singkeru Rukka (1956), dan Andi Syafril Hazairin Tappu Rukka (1963). Pada masa menjalankan pemerintahan sebagai Karaeng Mandalle, Andi Mandacingi juga merangkap Ketua Dewan Hadat Pangkajene saat kekaraengan Pangkajene dipegang oleh Andi Burhanuddin, beliau kemudian digantikan oleh adiknya bernama Andi Sakka sebagai Karaeng Mandalle yang terakhir.
Catatan Kaki :
[1] La Dongkang Daeng Massikki ini bersaudara dengan La Mauraga Dg Malliungang dan La Mattotorang Dg Mamangung (keduanya Karaeng Pangkajene). Ketiganya adalah anak dari Karaeng Pangkajene, La Djajalangkara Dg Sitaba, Karaeng Pangkajene, 1873 dari garis keturunan La Pappe Daeng Massikki (Karaeng Pangkajene Matinroe ri TumampuE, 1857/1885) yang juga bersaudara dengan La Mallewai Dg Manimbangi (Karaeng Mandalle, 1829) dari garis keturunan La Abdul Wahab Mattotorangpage Dg Mamangung Karaeng Segeri Karaeng Lau ri Marusu Matinro-E ri Lalengtedong, 1829. (Benny Syamsuddin, 1989 : 36). La Dongkang Dg Masikki berputera puteri 4 orang, yaitu Andi Mandacingi, Tenri Kawari Karaeng Bau, diperisterikan oleh Andi Mappe Dg Massikki Karaeng Lau ri Marusu, Andi Sakka Petta Lolo (Sullewatang Mandalle), dan Andi Enrekang (Petta Enre).
[2] Andi Mandacingi, sebagaimana sepupu satukalinya, Andi Burhanuddin, Karaeng Pangkajene (1942-1946) adalah pejuang dan perintis kemerdekaan RI, beliau berdua adalah pelopor berdirinya Barisan Pemuda Merah Putih (BPMP), organisasi kelaskaran dan kejuangan di Pangkep yang gesit melawan Belanda dan Pasukan Sekutu (NICA). Setelah keduanya tidak aktif lagi sebagai Karaeng Mandalle dan Karaeng Pangkajene mereka diminta sebagai residen diperbantukan di Kantor Gubernur Sulawesi. (Makkulau, 2007).
[3] Andi Amatullah Sompa Warune, yang diperisterikan Andi Mandacingi adalah seorang puteri bangsawan yang terpelajar, lulusan pendidikan HIS di Sengkang sehingga beliau banyak memahami dan membantu suaminya dalam perjuangan kemerdekaan. Andi Amatullah Sompa Warune adalah puteri pasangan Andi Singkeru Rukka Arung Ujung Soppeng dengan Andi Cakkupe puteri dari La tenri Dolong Baso Bila Datu Citta. Tenri Dolong sendiri adalah putera dari La Mattalatta Arung Bila dengan isterinya Datu Walie Petta Bulu Langi. La Mattalatta putera dari Taggamette Datu Citta dengan isterinya I Hindong Arung Bila puteri La Pute Isi. Adapun Tagamette bersaudaranya diantaranya La Patau Datu Tanete adalah putera dari La Maddusila To Pangewa Datu Tanete dengan isterinya Tenri Seno ( I Seno Tenri Bali ) Datu Citta puteri dari La Mappaossang, Mangkaue ri Bone XXII (Raja Bone ke-22). (Sumber : H Maddusila, AM).
[1] La Dongkang Daeng Massikki ini bersaudara dengan La Mauraga Dg Malliungang dan La Mattotorang Dg Mamangung (keduanya Karaeng Pangkajene). Ketiganya adalah anak dari Karaeng Pangkajene, La Djajalangkara Dg Sitaba, Karaeng Pangkajene, 1873 dari garis keturunan La Pappe Daeng Massikki (Karaeng Pangkajene Matinroe ri TumampuE, 1857/1885) yang juga bersaudara dengan La Mallewai Dg Manimbangi (Karaeng Mandalle, 1829) dari garis keturunan La Abdul Wahab Mattotorangpage Dg Mamangung Karaeng Segeri Karaeng Lau ri Marusu Matinro-E ri Lalengtedong, 1829. (Benny Syamsuddin, 1989 : 36). La Dongkang Dg Masikki berputera puteri 4 orang, yaitu Andi Mandacingi, Tenri Kawari Karaeng Bau, diperisterikan oleh Andi Mappe Dg Massikki Karaeng Lau ri Marusu, Andi Sakka Petta Lolo (Sullewatang Mandalle), dan Andi Enrekang (Petta Enre).
[2] Andi Mandacingi, sebagaimana sepupu satukalinya, Andi Burhanuddin, Karaeng Pangkajene (1942-1946) adalah pejuang dan perintis kemerdekaan RI, beliau berdua adalah pelopor berdirinya Barisan Pemuda Merah Putih (BPMP), organisasi kelaskaran dan kejuangan di Pangkep yang gesit melawan Belanda dan Pasukan Sekutu (NICA). Setelah keduanya tidak aktif lagi sebagai Karaeng Mandalle dan Karaeng Pangkajene mereka diminta sebagai residen diperbantukan di Kantor Gubernur Sulawesi. (Makkulau, 2007).
[3] Andi Amatullah Sompa Warune, yang diperisterikan Andi Mandacingi adalah seorang puteri bangsawan yang terpelajar, lulusan pendidikan HIS di Sengkang sehingga beliau banyak memahami dan membantu suaminya dalam perjuangan kemerdekaan. Andi Amatullah Sompa Warune adalah puteri pasangan Andi Singkeru Rukka Arung Ujung Soppeng dengan Andi Cakkupe puteri dari La tenri Dolong Baso Bila Datu Citta. Tenri Dolong sendiri adalah putera dari La Mattalatta Arung Bila dengan isterinya Datu Walie Petta Bulu Langi. La Mattalatta putera dari Taggamette Datu Citta dengan isterinya I Hindong Arung Bila puteri La Pute Isi. Adapun Tagamette bersaudaranya diantaranya La Patau Datu Tanete adalah putera dari La Maddusila To Pangewa Datu Tanete dengan isterinya Tenri Seno ( I Seno Tenri Bali ) Datu Citta puteri dari La Mappaossang, Mangkaue ri Bone XXII (Raja Bone ke-22). (Sumber : H Maddusila, AM).
Sumber :
Makkulau, M. Farid W. 2008. Sejarah Kekaraengan di Pangkep. Penerbit Pemkab Pangkep bekerjasama dengan Pustaka Refleksi : Makassar. ISBN. 979967321-6. (Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang).
Sejarah Kekaraengan Balocci
KEKARAENGAN Balocci dikepalai oleh seorang Karaeng, didampingi oleh 9 Kepala Kampung, 5 diantaranya bergelar Karaeng, seorang bergelar Sullewatang dan 3 orang bergelar Gallarang (Benny Syamsuddin, Bulletin KKSS : 1989). Kesembilan kampung dalam wilayah kekaraengan Balocci tersebut ialah Balocci, Padang Tangngaraja, Padang Tangngalau, Bulu – bulu, Birao, Bantimurung, Malaka, Lanne dan Tondongkura. (Makkulau, 2005). Awalnya Lanne dan Tondongkura mengakui kekuasaan Karaeng Labakkang, kemudian kekuasaan Gowa dan Bone. Kedua kampung itu merupakan sebuah persekutuan hukum tersendiri dan mempunyai arajang yang terdiri dari selembar bendera yang dinamai “BolongngE”. (Benny Syamsuddin, Bulletin KKSS : 1989).
Kampung Lanne dan Tondongkura itu merupakan sebuah persekutuan hukum tersendiri. Ketika Labakkang mengakui kekuassan Kerajaan Gowa, Lanne dan Tondongkura menggabungkan diri dalam kekuasaan Kerajaan Bone. Arajangnya terdiri dari selembar bendera dan sebilah kelewang, baru sewaktu ada Controleur ditempatkan di Camba [1], yaitu pada tahun 1862, Lanne dan Tondongkura dimasukkan ke dalam kekuasaan Kekaraengan Balocci. Sementara Kampung Bantimurung dan Malaka didirikan oleh anggota keluarga dari Karaeng Balocci. Yang merupakan Hadat Balocci adalah Galla’ Bulu – Bulu, Galla Padangtangaraja dan Galla Balocci. Arajang dari Balocci terdiri dari selembar petaka merah yang dinamai “Calla’ka” yang berasal dari Gowa. Demikian Notitie Goedhart dan Abdur Razak Dg Patunru mencatatnya. (Benny Syamsuddin, Bulletin KKSS : 1989 dalam Makkulau, 2005).
Sampai penulisan buku ini dalam tahap penyelesaian, tidak didapatkan keterangan atau sumber informasi yang dapat menuturkan perjalanan sejarah kekaraengan Balocci ini, paling tidak mulai dari Karaeng Balocci I sampai Karaeng Balocci VI. Menurut H Andi Muin Dg Mangati, sebelum Karaeng Tinggia (Karaeng Balocci IX) memerintah, yang masih sempat dikenal ialah Karaeng Ammoterang Dg Pabali (Karaeng Balocci VII) dan Daeng Pabeta (Karaeng Balocci VIII). Karaeng Balocci sebelum ketiga karaeng ini sudah tidak terlacak nama, pemerintahan dan tempat wafatnya. Karaeng Ammoterang Dg Pabali dikenal sebagai karaeng Balocci yang selalu membangkang terhadap Pemerintah Belanda dan akhirnya dibuang ke Selayar [2]. Penggantinya adalah saudaranya sendiri, Daeng Pabeta.
Karaeng Tinggia sendiri memerintah sebelum tahun 1881. Karaeng ini digantikan oleh menantunya, Karaeng Pattoddo, oleh karena Karaeng Tinggia ini tidak mempunyai putera, hanya mempunyai anak dua orang puteri, yaitu Karaeng Tompobalang dan Karaeng Basse Donggo. Puteri pertama, Karaeng Tompobalang inilah yang dikawinkan dengan Karaeng Pattoddo (Karaeng Balocci X), yang memerintah selama 30 tahun, dari tahun 1881 – 1911 yang mana pada periode kekuasaannya masih berjalan pemerintahan Bila – Bila Pitue dan Lebbo TengngaE (Camba).
Di masa pemerintahan Karaeng Pattoddo, dia sempat melaporkan Controleur (Petero Pangkajene) karena menebang dan mengambil 40 Pohon Cendana di wilayah Tonasa (Kawasan situs prasejarah Sumpangbita sekarang). Karaeng Pattoddo mengajukan gugatan ke pengadilan dan akhirnya Petero tersebut divonis mengganti kerugian sebesar 1 (satu) ringgit perak per satu pohon. Tiada berselang lama dengan peristiwa terbunuhnya Petero Camba yang berujung pada pembubaran pemerintahan di Camba dan wilayahnya digabungkan dengan Onderafdeeling Maros, termasuk Balocci. Selama kurang lebih 2 (dua) tahun, karena faktor pertimbangan wilayah, Balocci kemudian digabung dengan Onderafdeeling pangkajene.
Karena Controleur Pangkajene masih ada dendam terhadap Karaeng Pattoddo akibat peristiwa ganti rugi penebangan Pohon Cendana di Balocci maka Petero Pangkajene ini mengupayakan agar Karaeng Pattoddo secepatnya diganti yang mana penggantinya diangkat bukan dari keturunannya. Pemerintah Hindia Belanda kemudian memilih dan mengangkat Karaeng Balocci dari kalangan kepala – kepala kampung / gallarang yang dinilai memiliki pengaruh dan kelebihan kepemimpinan dibanding dari yang lainnya, dan akhirnya terpilihlah Gallarang Tondongkura, H A Kadir Dg Matteppo sebagai Karaeng Balocci XI.
Peralihan kekuasaan kekaraengan Balocci dari Karaeng Pattoddo kepada HA Kadir Dg Matteppo ditandai pula peralihan pengendalian pemerintahan kekaraengan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Terhitung mulai Tahun 1916, Balocci dimasukkan sebagai salah satu dari lima district adatgemeenschap (kekaraengan) dalam wilayah Onderafdeeling Pangkajene, yaitu Pangkajene, Balocci, Labakkang, Ma’rang dan Segeri. Hal ini didasarkan pada Recht-gemeenschapen (peraturan – peraturan hukum) Onderafdeeling Pangkajene sebagaimana termuat dalam Staatsblad (lembaran negara) No 352 Tahun 1916.
Pada masa pemerintahan Karaeng Balocci XI, H. A. Kadir Dg Matteppo, mengalami banyak gangguan terhadap pemerintahannya yang dilakukan oleh pengikut dan keluarga dari Karaeng Patoddo, namun berkat kelihaian dan strategi kawin mawin yang dijalankannya akhirnya lambat laun gangguan pemerintahan itu berkurang sampai akhirnya reda dengan sendirinya [3]. Karaeng H A Kadir Dg Mattepo akhirnya dapat memerintah dengan tenang selama 26 tahun, yaitu dari tahun 1911 – 1937. Beliau ini digantikan oleh puteranya dari isteri pertamanya, yaitu H A Rahim Dg Masalle sebagai Karaeng Balocci XII [4].
Periode pemerintahan H A Rahim Dg Masalle merupakan pemerintahan kekaraengan Balocci yang terakhir. Beliau ini memerintah selama 25 tahun, yaitu dari tahun 1937 – 1962. Situasi pemerintahannya mengalami beberapa masa yaitu masa penjajahan Belanda, masa pendudukan Jepang, masa datangnya pasukan sekutu / NICA , masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, dan masa pemberontakan Kahar Muzakkar (hingga Desember 1951) [5].
Setelah masa kekacauan yang ditimbulkan oleh gerakan DI / TII Pimpinan Kahar Musakkar dapat dipulihkan, maka timbul pula gerakan – gerakan lain yang meronrong pemerintahan kekaraengan Balocci yang dipimpin oleh M Yunus Dg Pasanrang. Namun kekacauan tersebut berakhir dengan sendirinya setelah turunnya restu HA. Mallarangeng Daeng Matutu [6] terhadap M Yunus Dg Pasanrang sebagai Kepala Distrik Balocci, yang selanjutnya menjadi Kepala Wilayah Kecamatan Balocci (Periode 1962 – 1965).
Catatan Kaki :
[1] Controleur Camba ketika itu membawahi tujuh wilayah adatgemeenschap / kekaraengan, yaitu Cenrana, Camba, Laiyya, Mallawa, Balocci, Gattareng Matinggi dan Wanua Waru. (Wawancara penulis dengan H Andi Muin Dg Mangati)
[2] Menurut H Andi Muin Dg Mangati, Salah satu ‘kenakalan’ Karaeng Ammoterang Dg Pabali adalah tindakannya yang menyuruh pengikutnya untuk mencuri ternak – ternak Belanda kemudian dipenggal kepalanya, dan kepala – kepala ternak Belanda itu ditanam dibawah kolong rumahnya. Akibat tindakannya tersebut memicu kemarahan Belanda karena merasa dipermalukan, mendapati ternaknya mati tanpa kepala di kandangnya. (Wawancara dengan Penulis).
[3] Strategi kawin mawin yang dijalankannya ialah dengan mengawinkan anak / keturunan H. A. Kadir Dg Patteppo dengan anak / keturunan Karaeng Pattoddo. Akibatnya keluarga / pengikut Karaeng Pattoddo merasa bahwa tidak perlu ada lagi yang dikhawatirkan karena penerus kekaraengan tetap masih dalam keturunannya. (Wawancara penulis dengan H Andi Muin Dg Mangati, 2007).
[4] Karaeng Balocci XI, H.A. Kadir Dg Patteppo memiliki 10 anak dari dua orang isteri. Dari isteri pertamanya, Puang Moncong lahir anak tunggal, yaitu H.A. Rahim Dg Masalle yang kemudian diangkat sebagai Karaeng Balocci XII menggantikan ayahnya. Dari isteri keduanya, A. Abeng Dg Manutte lahir 9 orang anak, yaitu Puang Lae, Puang Minya’, Puang Sau’, Puang Taba, Puang Sohra, Puang Massang, Puang Ngasina, Puang Sompa, dan Puang Ngerang. (Wawancara penulis dengan H Andi Muin Dg Mangati, 2007).
[5] Pada masa yang terakhir ini, pemerintahan Distrik adatgemeenschap Balocci sempat dipindahkan ke Pangkajene disebabkan kompi dari Batalyon 427 ditarik kembali ke Pangkajene untuk menghadapi pasukan Kahar Musakkar, malahan beredar informasi bahwa pasukan Kahar Musakkar akan menyerang Pos TNI di Balocci. Pada tahun 1954 kembali Kekaraengan adatgemeenschap Balocci dipusatkan kembali di Balocci karena Batalyon 514 berhasil merebut daerah itu dari tangan pasukan Kahar Musakkar. Kesatuan silih berganti dari kesatuan Brawijaya dan pada Tahun 1958 kesatuan Batalyon 715 mengambil alih pengamanan di Balocci. Pada pertengahan 1959, Pos TNI di Balocci diserang secara besar – besaran dengan dipimpin langsung oleh Kahar Musakkar. Ratusan korban yang jatuh di kedua belah pihak. Banyak rakyat Balocci digiring masuk hutan, namun pada akhirnya Batalyon 715 dapat membebaskannya. (Informasi ini sebagaimana yang dituturkan H Andi Muin Dg Mangati kepada penulis, 2007).
[6] H. A. Mallaraengeng Dg Matutu adalah Kepala Daerah / Bupati Pangkep yang pertama (1960 – 1966).
Sumber :
Makkulau, M. Farid W. 2008. Sejarah Kekaraengan di Pangkep. Penerbit Pemkab Pangkep bekerjasama dengan Pustaka Refleksi : Makassar. ISBN. 979967321-6. (Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang).
Kampung Lanne dan Tondongkura itu merupakan sebuah persekutuan hukum tersendiri. Ketika Labakkang mengakui kekuassan Kerajaan Gowa, Lanne dan Tondongkura menggabungkan diri dalam kekuasaan Kerajaan Bone. Arajangnya terdiri dari selembar bendera dan sebilah kelewang, baru sewaktu ada Controleur ditempatkan di Camba [1], yaitu pada tahun 1862, Lanne dan Tondongkura dimasukkan ke dalam kekuasaan Kekaraengan Balocci. Sementara Kampung Bantimurung dan Malaka didirikan oleh anggota keluarga dari Karaeng Balocci. Yang merupakan Hadat Balocci adalah Galla’ Bulu – Bulu, Galla Padangtangaraja dan Galla Balocci. Arajang dari Balocci terdiri dari selembar petaka merah yang dinamai “Calla’ka” yang berasal dari Gowa. Demikian Notitie Goedhart dan Abdur Razak Dg Patunru mencatatnya. (Benny Syamsuddin, Bulletin KKSS : 1989 dalam Makkulau, 2005).
Sampai penulisan buku ini dalam tahap penyelesaian, tidak didapatkan keterangan atau sumber informasi yang dapat menuturkan perjalanan sejarah kekaraengan Balocci ini, paling tidak mulai dari Karaeng Balocci I sampai Karaeng Balocci VI. Menurut H Andi Muin Dg Mangati, sebelum Karaeng Tinggia (Karaeng Balocci IX) memerintah, yang masih sempat dikenal ialah Karaeng Ammoterang Dg Pabali (Karaeng Balocci VII) dan Daeng Pabeta (Karaeng Balocci VIII). Karaeng Balocci sebelum ketiga karaeng ini sudah tidak terlacak nama, pemerintahan dan tempat wafatnya. Karaeng Ammoterang Dg Pabali dikenal sebagai karaeng Balocci yang selalu membangkang terhadap Pemerintah Belanda dan akhirnya dibuang ke Selayar [2]. Penggantinya adalah saudaranya sendiri, Daeng Pabeta.
Karaeng Tinggia sendiri memerintah sebelum tahun 1881. Karaeng ini digantikan oleh menantunya, Karaeng Pattoddo, oleh karena Karaeng Tinggia ini tidak mempunyai putera, hanya mempunyai anak dua orang puteri, yaitu Karaeng Tompobalang dan Karaeng Basse Donggo. Puteri pertama, Karaeng Tompobalang inilah yang dikawinkan dengan Karaeng Pattoddo (Karaeng Balocci X), yang memerintah selama 30 tahun, dari tahun 1881 – 1911 yang mana pada periode kekuasaannya masih berjalan pemerintahan Bila – Bila Pitue dan Lebbo TengngaE (Camba).
Di masa pemerintahan Karaeng Pattoddo, dia sempat melaporkan Controleur (Petero Pangkajene) karena menebang dan mengambil 40 Pohon Cendana di wilayah Tonasa (Kawasan situs prasejarah Sumpangbita sekarang). Karaeng Pattoddo mengajukan gugatan ke pengadilan dan akhirnya Petero tersebut divonis mengganti kerugian sebesar 1 (satu) ringgit perak per satu pohon. Tiada berselang lama dengan peristiwa terbunuhnya Petero Camba yang berujung pada pembubaran pemerintahan di Camba dan wilayahnya digabungkan dengan Onderafdeeling Maros, termasuk Balocci. Selama kurang lebih 2 (dua) tahun, karena faktor pertimbangan wilayah, Balocci kemudian digabung dengan Onderafdeeling pangkajene.
Karena Controleur Pangkajene masih ada dendam terhadap Karaeng Pattoddo akibat peristiwa ganti rugi penebangan Pohon Cendana di Balocci maka Petero Pangkajene ini mengupayakan agar Karaeng Pattoddo secepatnya diganti yang mana penggantinya diangkat bukan dari keturunannya. Pemerintah Hindia Belanda kemudian memilih dan mengangkat Karaeng Balocci dari kalangan kepala – kepala kampung / gallarang yang dinilai memiliki pengaruh dan kelebihan kepemimpinan dibanding dari yang lainnya, dan akhirnya terpilihlah Gallarang Tondongkura, H A Kadir Dg Matteppo sebagai Karaeng Balocci XI.
Peralihan kekuasaan kekaraengan Balocci dari Karaeng Pattoddo kepada HA Kadir Dg Matteppo ditandai pula peralihan pengendalian pemerintahan kekaraengan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Terhitung mulai Tahun 1916, Balocci dimasukkan sebagai salah satu dari lima district adatgemeenschap (kekaraengan) dalam wilayah Onderafdeeling Pangkajene, yaitu Pangkajene, Balocci, Labakkang, Ma’rang dan Segeri. Hal ini didasarkan pada Recht-gemeenschapen (peraturan – peraturan hukum) Onderafdeeling Pangkajene sebagaimana termuat dalam Staatsblad (lembaran negara) No 352 Tahun 1916.
Pada masa pemerintahan Karaeng Balocci XI, H. A. Kadir Dg Matteppo, mengalami banyak gangguan terhadap pemerintahannya yang dilakukan oleh pengikut dan keluarga dari Karaeng Patoddo, namun berkat kelihaian dan strategi kawin mawin yang dijalankannya akhirnya lambat laun gangguan pemerintahan itu berkurang sampai akhirnya reda dengan sendirinya [3]. Karaeng H A Kadir Dg Mattepo akhirnya dapat memerintah dengan tenang selama 26 tahun, yaitu dari tahun 1911 – 1937. Beliau ini digantikan oleh puteranya dari isteri pertamanya, yaitu H A Rahim Dg Masalle sebagai Karaeng Balocci XII [4].
Periode pemerintahan H A Rahim Dg Masalle merupakan pemerintahan kekaraengan Balocci yang terakhir. Beliau ini memerintah selama 25 tahun, yaitu dari tahun 1937 – 1962. Situasi pemerintahannya mengalami beberapa masa yaitu masa penjajahan Belanda, masa pendudukan Jepang, masa datangnya pasukan sekutu / NICA , masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, dan masa pemberontakan Kahar Muzakkar (hingga Desember 1951) [5].
Setelah masa kekacauan yang ditimbulkan oleh gerakan DI / TII Pimpinan Kahar Musakkar dapat dipulihkan, maka timbul pula gerakan – gerakan lain yang meronrong pemerintahan kekaraengan Balocci yang dipimpin oleh M Yunus Dg Pasanrang. Namun kekacauan tersebut berakhir dengan sendirinya setelah turunnya restu HA. Mallarangeng Daeng Matutu [6] terhadap M Yunus Dg Pasanrang sebagai Kepala Distrik Balocci, yang selanjutnya menjadi Kepala Wilayah Kecamatan Balocci (Periode 1962 – 1965).
Catatan Kaki :
[1] Controleur Camba ketika itu membawahi tujuh wilayah adatgemeenschap / kekaraengan, yaitu Cenrana, Camba, Laiyya, Mallawa, Balocci, Gattareng Matinggi dan Wanua Waru. (Wawancara penulis dengan H Andi Muin Dg Mangati)
[2] Menurut H Andi Muin Dg Mangati, Salah satu ‘kenakalan’ Karaeng Ammoterang Dg Pabali adalah tindakannya yang menyuruh pengikutnya untuk mencuri ternak – ternak Belanda kemudian dipenggal kepalanya, dan kepala – kepala ternak Belanda itu ditanam dibawah kolong rumahnya. Akibat tindakannya tersebut memicu kemarahan Belanda karena merasa dipermalukan, mendapati ternaknya mati tanpa kepala di kandangnya. (Wawancara dengan Penulis).
[3] Strategi kawin mawin yang dijalankannya ialah dengan mengawinkan anak / keturunan H. A. Kadir Dg Patteppo dengan anak / keturunan Karaeng Pattoddo. Akibatnya keluarga / pengikut Karaeng Pattoddo merasa bahwa tidak perlu ada lagi yang dikhawatirkan karena penerus kekaraengan tetap masih dalam keturunannya. (Wawancara penulis dengan H Andi Muin Dg Mangati, 2007).
[4] Karaeng Balocci XI, H.A. Kadir Dg Patteppo memiliki 10 anak dari dua orang isteri. Dari isteri pertamanya, Puang Moncong lahir anak tunggal, yaitu H.A. Rahim Dg Masalle yang kemudian diangkat sebagai Karaeng Balocci XII menggantikan ayahnya. Dari isteri keduanya, A. Abeng Dg Manutte lahir 9 orang anak, yaitu Puang Lae, Puang Minya’, Puang Sau’, Puang Taba, Puang Sohra, Puang Massang, Puang Ngasina, Puang Sompa, dan Puang Ngerang. (Wawancara penulis dengan H Andi Muin Dg Mangati, 2007).
[5] Pada masa yang terakhir ini, pemerintahan Distrik adatgemeenschap Balocci sempat dipindahkan ke Pangkajene disebabkan kompi dari Batalyon 427 ditarik kembali ke Pangkajene untuk menghadapi pasukan Kahar Musakkar, malahan beredar informasi bahwa pasukan Kahar Musakkar akan menyerang Pos TNI di Balocci. Pada tahun 1954 kembali Kekaraengan adatgemeenschap Balocci dipusatkan kembali di Balocci karena Batalyon 514 berhasil merebut daerah itu dari tangan pasukan Kahar Musakkar. Kesatuan silih berganti dari kesatuan Brawijaya dan pada Tahun 1958 kesatuan Batalyon 715 mengambil alih pengamanan di Balocci. Pada pertengahan 1959, Pos TNI di Balocci diserang secara besar – besaran dengan dipimpin langsung oleh Kahar Musakkar. Ratusan korban yang jatuh di kedua belah pihak. Banyak rakyat Balocci digiring masuk hutan, namun pada akhirnya Batalyon 715 dapat membebaskannya. (Informasi ini sebagaimana yang dituturkan H Andi Muin Dg Mangati kepada penulis, 2007).
[6] H. A. Mallaraengeng Dg Matutu adalah Kepala Daerah / Bupati Pangkep yang pertama (1960 – 1966).
Sumber :
Makkulau, M. Farid W. 2008. Sejarah Kekaraengan di Pangkep. Penerbit Pemkab Pangkep bekerjasama dengan Pustaka Refleksi : Makassar. ISBN. 979967321-6. (Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang).
Asal Muasal Nama Balocci
KECAMATAN Balocci ---juga Kecamatan Tondong Tallasa serta sebagian wilayah pegunungan Bungoro--- melengkapi sebutan “Pangkep sebagai Kabupaten Tiga Dimensi” karena wilayah ini merupakan daerah dataran tinggi. Kecamatan Balocci ini terletak di sebelah selatan dan timur Kota Pangkajene, berbatasan dengan Kabupaten Maros dan Bone. Daerah Balocci ini terkenal dengan potensi pertanian dan perkebunannya, selain potensi kawasan karst dan hutan lindung didalamnya.
Kata “Balocci” secara harfiah diduga berasal dari kata “Ballo Kecci”, yang berarti arak kecut. Dahulu daerah ini merupakan tempat asal para pemberani (to-barani - tobarani) yang mempunyai kebiasaan minum arak (anginung ballo’), sabung ayam (assaung jangang / massaung manu), judi (abbotoro’). Kebiasaan ini adalah kebiasaan umum masyarakat pada masa itu. Tidak disebut seseorang itu pemberani jika tidak melakoni kebiasaan – kebiasaan tersebut diatas. Para pemberani di Balocci itu mendapatkan julukan “Koro – korona Balocci”, karena kebiasaan yang terkenalnya meminum “Ballo Kecci” dan memang ballo’ yang terkenal di Balocci pada masa itu adalah Ballo Kecci. (Wawancara H Andi Muin Dg Mangati)
Pada masa itu berkembang cerita---semacam sumpah---bahwa jika sudah tidak ada “Koro – korona Balocci” di Balocci maka ada tiga hewan yang juga tidak bolah berbunyi di Balocci. Tiga hewan itu ialah tokke’, jala’ dan bukkuru’. Sampai sekarang ketiga hewan ini tidak pernah terdengar di daerah Balocci, malahan menurut penduduk setempat jika mereka ke daerah (kecamatan) lain kemudian mendengar suara tokke’, maka suara tokke’ tersebut seketika akan berhenti jika dikatakan, “nia tau Balocci anrinni”. (Makassar : Ada orang Balocci disini) atau “engka’ to-Balocci koe” (Bugis : Ada orang Balocci disini). (Wawancara penulis dengan H Andi Muin Dg Mangati).
Versi lain sehubungan dengan cerita ini menurut Dg Palopo ialah jika ada keturunan Tobarani Balocci (Koro-korona Balocci) yang tinggal di luar Balocci kemudian melihat burung jala’ maka burung jala’ tersebut tidak akan berumur lama (paling lambat dua hari setelah dilihat maka burung tersebut sudah mati). Entah benar atau tidak, yang pasti cerita ini telah berkembang menjadi semacam mitos atau legenda tentang Tobarani Balocci, barangkali hal ini berkaitan dengan “pengetahuan tertentu” atau kesaktian yang terwariskan secara turun temurun. (Wawancara penulis dengan M Taufiq S Dg Palopo).
Sumber :
Makkulau, M. Farid W. 2008. Sejarah Kekaraengan di Pangkep. Penerbit Pemkab Pangkep bekerjasama dengan Pustaka Refleksi : Makassar. ISBN. 979967321-6. (Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang).
Kata “Balocci” secara harfiah diduga berasal dari kata “Ballo Kecci”, yang berarti arak kecut. Dahulu daerah ini merupakan tempat asal para pemberani (to-barani - tobarani) yang mempunyai kebiasaan minum arak (anginung ballo’), sabung ayam (assaung jangang / massaung manu), judi (abbotoro’). Kebiasaan ini adalah kebiasaan umum masyarakat pada masa itu. Tidak disebut seseorang itu pemberani jika tidak melakoni kebiasaan – kebiasaan tersebut diatas. Para pemberani di Balocci itu mendapatkan julukan “Koro – korona Balocci”, karena kebiasaan yang terkenalnya meminum “Ballo Kecci” dan memang ballo’ yang terkenal di Balocci pada masa itu adalah Ballo Kecci. (Wawancara H Andi Muin Dg Mangati)
Pada masa itu berkembang cerita---semacam sumpah---bahwa jika sudah tidak ada “Koro – korona Balocci” di Balocci maka ada tiga hewan yang juga tidak bolah berbunyi di Balocci. Tiga hewan itu ialah tokke’, jala’ dan bukkuru’. Sampai sekarang ketiga hewan ini tidak pernah terdengar di daerah Balocci, malahan menurut penduduk setempat jika mereka ke daerah (kecamatan) lain kemudian mendengar suara tokke’, maka suara tokke’ tersebut seketika akan berhenti jika dikatakan, “nia tau Balocci anrinni”. (Makassar : Ada orang Balocci disini) atau “engka’ to-Balocci koe” (Bugis : Ada orang Balocci disini). (Wawancara penulis dengan H Andi Muin Dg Mangati).
Versi lain sehubungan dengan cerita ini menurut Dg Palopo ialah jika ada keturunan Tobarani Balocci (Koro-korona Balocci) yang tinggal di luar Balocci kemudian melihat burung jala’ maka burung jala’ tersebut tidak akan berumur lama (paling lambat dua hari setelah dilihat maka burung tersebut sudah mati). Entah benar atau tidak, yang pasti cerita ini telah berkembang menjadi semacam mitos atau legenda tentang Tobarani Balocci, barangkali hal ini berkaitan dengan “pengetahuan tertentu” atau kesaktian yang terwariskan secara turun temurun. (Wawancara penulis dengan M Taufiq S Dg Palopo).
Sumber :
Makkulau, M. Farid W. 2008. Sejarah Kekaraengan di Pangkep. Penerbit Pemkab Pangkep bekerjasama dengan Pustaka Refleksi : Makassar. ISBN. 979967321-6. (Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang).
Asal Muasal Nama Labakkang
Rumah Adat Karaeng Labakkang (foto : farid)LABAKKANG Dewasa Ini merupakan salah satu kecamatan dalam lingkup Kabupaten Pangkep. Pada masa pemerintahan kekaraengan, Labakkang merupakan salah satu wilayah adatgemeenschap dalam wilayah Onderafdeeling Pangkajene, selain Pangkajene, Bungoro, Balocci, Ma’rang, Segeri dan Mandalle. (Benny Syamsuddin : 1989). Kecamatan Labakkang ini, menurut Andi Bahoeroe Karaeng Gaoe, (Karaeng Labakkang terakhir) adalah bekas tanah kerajaan pada Tahun 937 sampai 1378 dimana rajanya bergelar Somba atau Sombayya. (Nyonri, Disbudpar Pangkep, 2007 : 3).
Kata “Labakkang” (Bahasa Makassar) secara harfiah berasal dari kata ”Labba” yang artinya luas atau lebar. Dalam terminologi bahasa Makassar, aklaba berarti melebarkan. Bisa juga diartikan pelesir atau istirahat. Jadi, arti kata Labakkang yang sesungguhnya ialah suatu tempat yang biasa digunakan untuk istirahat (tempat melepas lelah) ; tempat persinggahan ; atau tempat rekreasi. Dugaan penulis, penamaan ini mengacu kepada luasnya bentangan wilayah pesisir dari ujung utara sampai ke ujung selatan sepanjang pantai baratnya, disamping karena daerah ini banyak dikunjungi pada pendatang dari luar daerah yang akhirnya menetap dan berketurunan disitu.
Sementara Andi Bahoeroe Karaeng Gaoe, Karaeng Labakkang ke 22 ini mengungkapkan bahwa kata ” Labakkang ” (Bahasa Makassar) berasal dari kata ” A’labba ” yang berarti lebar dan ” A’gang ” yang berarti berteman atau bersatu. Kedua kata ini, menurutnya mengacu kepada Kondisi wilayah Labakkang yang luas / lebar serta karakter masyarakat Labakkang yang suka berteman. Hal ini mendapatkan konfirmasi di lapangan bahwa masyarakat Kecamatan Labakkang dihuni oleh dua etnis mayoritas, yakni etnis Bugis pada bagian timurnya dan etnis Makassar pada bagian baratnya (Nyonri, Disbudpar Pangkep, 2007 : 6).
Kenyataan ini menurut Andi Bahoeroe Karaeng Gaoe (Karaeng Loloa) karena pada waktu itu Somba Labakkang meminta bantuan orang – orang dari Bone dan Soppeng untuk membuka hutan dan lahan pertanian untuk bercocok tanam pada bagian timur Labakkang sehingga pendatang Bugis tersebut akhirnya menetap disitu secara turun temurun. Begitu pula halnya dengan kedatangan Orang – orang dari Gowa dan Galesong ke Labakkang bagian barat untuk menetap, membuka hutan dan bercocok tanam dengan persetujuan Somba Labakkang. Pada waktu itu Labakkang sangat terkenal dengan potensi hasil pertaniannya sehingga daerah ini banyak didatangi oleh orang – orang Bugis dan Makassar dari berbagai daerah. Kedua etnis ini hidup rukun dan damai. (Nyonri, Disbudpar Pangkep, 2007 : 6).
Dari sejumlah kerajaan yang pernah ada di Sulawesi Selatan, hanya tiga kerajaan yang diketahui rajanya bergelar “sombaya” yang berarti raja yang disembah, yaitu hanya Kerajaan Gowa, Kerajaan Bantaeng dan Kerajaan Labakkang. Sampai kira – kira Tahun 1653 Masehi, Kerajaan Labakkang bernama Kerajaan Lombasang. Perubahan nama dari Lombasang menjadi Labakkang menurut Sejarawan Daerah, (alm) Abdur Razak Daeng Patunru adalah atas perintah Sultan Hasanuddin setelah naik takhta dalam tahun 1653 sebagai Raja Gowa ke XVI [1]. Abdur Razak Daeng Patunru dalam tulisannya tersebut tidak menyebutkan alasan Sultan Hasanuddin sehingga merubah nama Lombasang menjadi Labakkang. Diduga perubahan itu didasari atas kesamaan nama Lombasang dengan nama kecil Sultan Hasanuddin, I Mallombasi [2].
Kata “Labakkang” (Bahasa Makassar) secara harfiah berasal dari kata ”Labba” yang artinya luas atau lebar. Dalam terminologi bahasa Makassar, aklaba berarti melebarkan. Bisa juga diartikan pelesir atau istirahat. Jadi, arti kata Labakkang yang sesungguhnya ialah suatu tempat yang biasa digunakan untuk istirahat (tempat melepas lelah) ; tempat persinggahan ; atau tempat rekreasi. Dugaan penulis, penamaan ini mengacu kepada luasnya bentangan wilayah pesisir dari ujung utara sampai ke ujung selatan sepanjang pantai baratnya, disamping karena daerah ini banyak dikunjungi pada pendatang dari luar daerah yang akhirnya menetap dan berketurunan disitu.
Sementara Andi Bahoeroe Karaeng Gaoe, Karaeng Labakkang ke 22 ini mengungkapkan bahwa kata ” Labakkang ” (Bahasa Makassar) berasal dari kata ” A’labba ” yang berarti lebar dan ” A’gang ” yang berarti berteman atau bersatu. Kedua kata ini, menurutnya mengacu kepada Kondisi wilayah Labakkang yang luas / lebar serta karakter masyarakat Labakkang yang suka berteman. Hal ini mendapatkan konfirmasi di lapangan bahwa masyarakat Kecamatan Labakkang dihuni oleh dua etnis mayoritas, yakni etnis Bugis pada bagian timurnya dan etnis Makassar pada bagian baratnya (Nyonri, Disbudpar Pangkep, 2007 : 6).
Kenyataan ini menurut Andi Bahoeroe Karaeng Gaoe (Karaeng Loloa) karena pada waktu itu Somba Labakkang meminta bantuan orang – orang dari Bone dan Soppeng untuk membuka hutan dan lahan pertanian untuk bercocok tanam pada bagian timur Labakkang sehingga pendatang Bugis tersebut akhirnya menetap disitu secara turun temurun. Begitu pula halnya dengan kedatangan Orang – orang dari Gowa dan Galesong ke Labakkang bagian barat untuk menetap, membuka hutan dan bercocok tanam dengan persetujuan Somba Labakkang. Pada waktu itu Labakkang sangat terkenal dengan potensi hasil pertaniannya sehingga daerah ini banyak didatangi oleh orang – orang Bugis dan Makassar dari berbagai daerah. Kedua etnis ini hidup rukun dan damai. (Nyonri, Disbudpar Pangkep, 2007 : 6).
Dari sejumlah kerajaan yang pernah ada di Sulawesi Selatan, hanya tiga kerajaan yang diketahui rajanya bergelar “sombaya” yang berarti raja yang disembah, yaitu hanya Kerajaan Gowa, Kerajaan Bantaeng dan Kerajaan Labakkang. Sampai kira – kira Tahun 1653 Masehi, Kerajaan Labakkang bernama Kerajaan Lombasang. Perubahan nama dari Lombasang menjadi Labakkang menurut Sejarawan Daerah, (alm) Abdur Razak Daeng Patunru adalah atas perintah Sultan Hasanuddin setelah naik takhta dalam tahun 1653 sebagai Raja Gowa ke XVI [1]. Abdur Razak Daeng Patunru dalam tulisannya tersebut tidak menyebutkan alasan Sultan Hasanuddin sehingga merubah nama Lombasang menjadi Labakkang. Diduga perubahan itu didasari atas kesamaan nama Lombasang dengan nama kecil Sultan Hasanuddin, I Mallombasi [2].
Catatan Kaki :
[1] Lihat : Majalah Bingkisan No. 7 Tahun II Terbitan Mei 1969, yang diterbitkan oleh Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan Tenggara
[2] Nama lengkap Sultan Hasanuddin, Raja Gowa XVI ialah, I Mallombasi Daeng Mattawang Karaeng Bontomangape, Sultan Hasanuddin.
Sumber :
Makkulau, M. Farid W. 2008. Sejarah Kekaraengan di Pangkep. Penerbit Pemkab Pangkep bekerjasama dengan Pustaka Refleksi : Makassar. ISBN. 979967321-6. (Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang).
Asal Muasal Nama 'Pangkajene'
PANGKAJENE saat ini adalah nama bagi kecamatan yang menjadi pusat Pemerintahan Kabupaten Pangkep (ibukota kabupaten). Kecamatan ini di sebelah selatannya berbatasan dengan Kecamatan Balocci dan Minasatene, sebelah utaranya berbatasan dengan Kecamatan Bungoro, dan sebelah baratnya berbatasan dengan Kecamatan Liukang Tupabbiring.
Luas wilayah kecamatan ini adalah 45,339 km2, terdiri atas bentangan kawasan persawahan, empang, dan wilayah pesisir yang menjadi mata pencaharian utama masyarakatnya sebagai petani, petambak dan nelayan. Bagian tengah wilayah kecamatan ini membujur sungai pangkajene yang membelah wilayah kota kecamatan daratan Pangkep, sebelah utara sungainya adalah Balocci, Minasatene dan Pangkajene dan sebelah selatan sungainya adalah Pangkajene, Bungoro, Labakkang, Ma’rang, Segeri dan Mandalle.
Pada sebelah barat dari ujung sungai Pangkajene tersebut terdapat muara sungai yang bercabang, yang oleh masyarakat setempat menyebutnya dengan sebutan “Appangkai Je’neka”, suatu sebutan umum yang kemudian menjadi nama daerah ini “Pangkajene”. Jika kita berbicara atau menyebut nama “Pangkajene”, maka sesungguhnya kita berbicara atau menyebut sebuah identitas : To Pangkajene, Karaeng Pangkajene, Kota Pangkajene, Pasar Pangkajene, Sungai Pangkajene, Jembatan Pangkajene, Kecamatan Pangkajene dan saat ini “Pangkajene” adalah sebuah identitas bagi ibukota Kabupaten Pangkep.
Kata “Pangkajene” (Bahasa Makassar), berasal dari dua kata yang disatukan, yaitu “Pangka” yang berarti cabang dan “Je’ne” yang berarti air, dinamai demikian karena pada daerah yang dulunya merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Barasa itu, terdapat sungai yang bercabang, yang sekarang dinamai Sungai Pangkajene. Sampai saat ini penulis belum mendapatkan keterangan yang tegas, sejak kapan nama “Pangkajene” menggantikan nama yang popular sebelumnya, ‘Marana’. Menurut beberapa sumber, awalnya yang dikenal adalah Kampung Marana, dan sungai yang membelah kota Pangkajene sekarang ini dulunya bernama Sungai Marana.
Kampung Marana terletak di sebelah utara sungai tua, sekitar Lembaga Pemasyarakatan lama (sekarang dijadikan tempat Pos Polisi dan Sekretariat Pemuda Pancasila) melebar ke Terminal Kompak, jadi lipat dua kali lebarnya dibanding sungai yang ada sekarang, tepatnya berada di jantung kota Pangkajene sekarang, sedangkan kampung – kampung tua yang ada di sekitar pinggiran sungai sekarang dari timur sampai ke barat antara lain Kampung Sabila, Ujung LoE, Tumampua, Jagong, Purung – Purung, Toli – Toli dan Lomboka, sedangkan bagian utara sungai, yaitu dari Pabundukang, Bone – bone, Kajonga, Palampang, Binanga Polong, Bucinri sampai ke Padede dan Kampung Solo.
Jika kita menelusuri asal muasal pemberian nama – nama kampung yang telah disebutkan diatas---menurut beberapa sumber penulis---hal itu berkaitan erat dengan perebutan hegemoni kekuasaan antara Gowa dan Bone di bekas wilayah Kerajaan Siang dan Barasa (disebut Bundu Pammanakang). Kampung yang disebut Pabundukang itu awalnya adalah sebuah padang yang cukup luas, dimana menjadi tempat pertempuran antara laskar Bone dan Gowa, sedangkan Kampung Sabila diambilkan dari nama bangsawan Bone yang bertempur dan tewas di tempat itu, yaitu Arung Sabila. Begitu pula Kampung Bone-bone, yang pernah dihuni oleh mayoritas orang Bone. (M Taliu, 1997)
Menurut M Taliu (1997), Kampung “Tumampua” (sekarang Kelurahan Tumampua) awalnya adalah kampung yang dihuni mayoritas orang – orang Bone berdarah Siang dengan menggunakan Bahasa Bugis, sedangkan Kampung Jagong (sekarang Kelurahan Jagong) dihuni oleh masyoritas orang – orang Gowa yang menuturkan Bahasa Makassar. Masing – masing hidup berdampingan karena mendapat suaka politik dari sejak masih adanya pengaruh Siang / Barasa sampai Gowa dan Bone silih berganti memperebutkannya untuk dijadikan palili / daerah taklukan, sedangkan Andi Syahrir (mantan Anggota DPRD Pangkep 1999 – 2004) mengurai bahwa Tu-mampua bermakna Orang mampu karena kampong tersebut didirikan oleh La Tenriaji To Senrima, Bangsawan Bone yang sangat kaya [1]. (Wawancara dengan penulis)
Antara Kampung Solo dan Kampung Lomboka, sungai tersebut terbagi dua muaranya karena di depannya terdapat hutan bakau akibat aktifitas erosi, disekitarnya terdapat Kampung Polewali dan Lomboka. Pada percabangan sungai tersebut, dahulunya banyak digunakan sebagai tempat aktifitas perdagangan. Dimana saja ada muara sungai yang bercabang, biasa disebut “Appangkai Je’neka” maka daerah itu akan menjadi ramai. Sekarang tempat dimana terdapat (berdekatan) dengan percabangan sungai tersebut sudah sejak lama ramai karena dijadikan tempat pelelangan ikan. Penduduk setempatnya menyebutnya Lelonga. (M Taliu, 1997)
Dahulu terdapat tiga sungai besar yang mengelilingi Kampung Marana yang menjadikannya tempat strategis transportasi karena berada di persimpangan sungai tua dari Paccelang, sungai tua dari Baru – baru dan sungai tua dari Siang (SengkaE). Ketiga sungai tersebut menjadikan Kampung Marana ramai karena berada di persimpangan cabang sungai (Bahasa Makassar : Pangkana Je’neka) dan di situ pula terjadi pertemuan dalam ikatan janji, baik dalam bentuk persahabatan, memperkuat jalinan kekerabatan maupun untuk kepentingan perdagangan. Pedagang yang akan memasarkan hasil bumi dan dagangannya biasanya mengadakan perjanjian dengan ucapan, “Anjorengpaki sicini ripangkana je’neka” (nanti kita bertemu di cabang air), yang dimaksudkan sesungguhnya tempat yang dituju adalah muara Sungai Marana (sekarang Sungai Pangkajene).
Catatan Kaki :
[1] Menurut Andi Syahrir, yang akrab dipanggil Puang Cali (mantan Anggota DPRD Pangkep 1999 – 2004), menyebutkan bahwa Kampung Tumampua itu didirikan oleh Raja Bone XIV, La Tenriaji To Senrima (saudara dari raja Bone XIII, la Maddaremmeng Matinroe ri Bukaka). (Sumber : A Syahrir, wawancara dengan penulis). Penulis memang mendapatkan keterangan bahwa Raja Bone ini melakukan peperangan terhadap Kerajaan Gowa karena menganggap apa yang dilakukan Gowa dengan serangan militernya ke Bone adalah bentuk penjajahan suatu Negara atas Negara lain, melanggar kedaulatan Kerajaan Bone, meskipun Gowa beralasan bahwa peperangan yang dilakukannya adalah dalam rangka proses pengislaman. La Tenriaji To Senrima tertangkap, ditawan, dan diasingkan ke Siang. (lihat. A. Sultan Kasim, 2002). Pada waktu diasingkan ke Siang inilah, dibuka Kampung yang sampai sekarang masih ada---dinamai “Tumampua”—yang menurut Andi Syahrir berarti orang – orang yang mampu. Pada masa pemerintahan Bupati HM Arsyad B sempat diubah namanya menjadi Padamampu, yang sekali lagi menurut A Syahrir berarti sama – sama mampu (Wawancara dengan penulis). Barangkali penyebutan nama Kampung Tumampua ini menurutnya merujuk kepada bangsawan – bangsawan Bone yang diasingkan di tempat itu adalah orang – orang yang mampu, baik mampu secara materil maupun mampu dalam arti mampu melakukan perlawanan terhadap dominasi Kerajaan Gowa yang pada masa itu berada di puncak keemasannya. Dalam sejarah, hal ini kemudian terbukti karena La Tenriaji To Senrima mampu melarikan diri dari pengasingan dan bangkit lagi melakukan perlawanan sampai kemudian Bone meraih kemerdekaan tidak lama setelah kedatangan Arung Palakka yang bersekutu dengan Belanda menyerang Gowa. Arung Palakka La Tenritatta To Appatunru Daeng Serang Petta Malampeq Gemmekna adalah Raja Bone XV yang diangkat menggantikan La Tenriaji To Senrima (Raja Bone XIV). (Makkulau, 2006). Mengenai asal usul penamaan Kampung Tumampua ini, penulis berpendapat berbeda dengan yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Tumampua bukanlah berarti orang yang mampu, tetapi Tumampua berarti orang yang berasal dari Mampua. (Tu = orang ; Mampua = nama negeri atau kerajaan kecil di Bone). Akhiran “a” diduga menunjukkan tempat, yaitu Mampua. Kata “mampu” dalam arti kaya atau mampu dalam arti yang sebenarnya adalah Bahasa Indonesia, bukanlah berasal dari Bahasa Bugis. Jadi, bukan Tumampu, tapi Tumampua. Sebagaimana dalam Sejarah Bone diketahui bahwa La Tenriaji To Senrima (Raja Bone XIV) yang kalah perang dari gabungan pasukan Gowa – Wajo – Luwu dalam Bunduka ri Pasempe (Bugis : Musu Pasempe, 1646) kemudian diasingkan ke Siang bersama pengikut – pengikutnya yang setia, sebagian besar diantaranya berasal dari Mampua bersama rajanya, Arung Mampu. (Makkulau, 2006 ; lihat pula, A. Sultan Kasim, 2002 : 64 – 67).
Sumber :
Makkulau, M. Farid W. 2008. Sejarah Kekaraengan di Pangkep. Penerbit Pemkab Pangkep bekerjasama dengan Pustaka Refleksi : Makassar. ISBN. 979967321-6. (Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang).
Luas wilayah kecamatan ini adalah 45,339 km2, terdiri atas bentangan kawasan persawahan, empang, dan wilayah pesisir yang menjadi mata pencaharian utama masyarakatnya sebagai petani, petambak dan nelayan. Bagian tengah wilayah kecamatan ini membujur sungai pangkajene yang membelah wilayah kota kecamatan daratan Pangkep, sebelah utara sungainya adalah Balocci, Minasatene dan Pangkajene dan sebelah selatan sungainya adalah Pangkajene, Bungoro, Labakkang, Ma’rang, Segeri dan Mandalle.
Pada sebelah barat dari ujung sungai Pangkajene tersebut terdapat muara sungai yang bercabang, yang oleh masyarakat setempat menyebutnya dengan sebutan “Appangkai Je’neka”, suatu sebutan umum yang kemudian menjadi nama daerah ini “Pangkajene”. Jika kita berbicara atau menyebut nama “Pangkajene”, maka sesungguhnya kita berbicara atau menyebut sebuah identitas : To Pangkajene, Karaeng Pangkajene, Kota Pangkajene, Pasar Pangkajene, Sungai Pangkajene, Jembatan Pangkajene, Kecamatan Pangkajene dan saat ini “Pangkajene” adalah sebuah identitas bagi ibukota Kabupaten Pangkep.
Kata “Pangkajene” (Bahasa Makassar), berasal dari dua kata yang disatukan, yaitu “Pangka” yang berarti cabang dan “Je’ne” yang berarti air, dinamai demikian karena pada daerah yang dulunya merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Barasa itu, terdapat sungai yang bercabang, yang sekarang dinamai Sungai Pangkajene. Sampai saat ini penulis belum mendapatkan keterangan yang tegas, sejak kapan nama “Pangkajene” menggantikan nama yang popular sebelumnya, ‘Marana’. Menurut beberapa sumber, awalnya yang dikenal adalah Kampung Marana, dan sungai yang membelah kota Pangkajene sekarang ini dulunya bernama Sungai Marana.
Kampung Marana terletak di sebelah utara sungai tua, sekitar Lembaga Pemasyarakatan lama (sekarang dijadikan tempat Pos Polisi dan Sekretariat Pemuda Pancasila) melebar ke Terminal Kompak, jadi lipat dua kali lebarnya dibanding sungai yang ada sekarang, tepatnya berada di jantung kota Pangkajene sekarang, sedangkan kampung – kampung tua yang ada di sekitar pinggiran sungai sekarang dari timur sampai ke barat antara lain Kampung Sabila, Ujung LoE, Tumampua, Jagong, Purung – Purung, Toli – Toli dan Lomboka, sedangkan bagian utara sungai, yaitu dari Pabundukang, Bone – bone, Kajonga, Palampang, Binanga Polong, Bucinri sampai ke Padede dan Kampung Solo.
Jika kita menelusuri asal muasal pemberian nama – nama kampung yang telah disebutkan diatas---menurut beberapa sumber penulis---hal itu berkaitan erat dengan perebutan hegemoni kekuasaan antara Gowa dan Bone di bekas wilayah Kerajaan Siang dan Barasa (disebut Bundu Pammanakang). Kampung yang disebut Pabundukang itu awalnya adalah sebuah padang yang cukup luas, dimana menjadi tempat pertempuran antara laskar Bone dan Gowa, sedangkan Kampung Sabila diambilkan dari nama bangsawan Bone yang bertempur dan tewas di tempat itu, yaitu Arung Sabila. Begitu pula Kampung Bone-bone, yang pernah dihuni oleh mayoritas orang Bone. (M Taliu, 1997)
Menurut M Taliu (1997), Kampung “Tumampua” (sekarang Kelurahan Tumampua) awalnya adalah kampung yang dihuni mayoritas orang – orang Bone berdarah Siang dengan menggunakan Bahasa Bugis, sedangkan Kampung Jagong (sekarang Kelurahan Jagong) dihuni oleh masyoritas orang – orang Gowa yang menuturkan Bahasa Makassar. Masing – masing hidup berdampingan karena mendapat suaka politik dari sejak masih adanya pengaruh Siang / Barasa sampai Gowa dan Bone silih berganti memperebutkannya untuk dijadikan palili / daerah taklukan, sedangkan Andi Syahrir (mantan Anggota DPRD Pangkep 1999 – 2004) mengurai bahwa Tu-mampua bermakna Orang mampu karena kampong tersebut didirikan oleh La Tenriaji To Senrima, Bangsawan Bone yang sangat kaya [1]. (Wawancara dengan penulis)
Antara Kampung Solo dan Kampung Lomboka, sungai tersebut terbagi dua muaranya karena di depannya terdapat hutan bakau akibat aktifitas erosi, disekitarnya terdapat Kampung Polewali dan Lomboka. Pada percabangan sungai tersebut, dahulunya banyak digunakan sebagai tempat aktifitas perdagangan. Dimana saja ada muara sungai yang bercabang, biasa disebut “Appangkai Je’neka” maka daerah itu akan menjadi ramai. Sekarang tempat dimana terdapat (berdekatan) dengan percabangan sungai tersebut sudah sejak lama ramai karena dijadikan tempat pelelangan ikan. Penduduk setempatnya menyebutnya Lelonga. (M Taliu, 1997)
Dahulu terdapat tiga sungai besar yang mengelilingi Kampung Marana yang menjadikannya tempat strategis transportasi karena berada di persimpangan sungai tua dari Paccelang, sungai tua dari Baru – baru dan sungai tua dari Siang (SengkaE). Ketiga sungai tersebut menjadikan Kampung Marana ramai karena berada di persimpangan cabang sungai (Bahasa Makassar : Pangkana Je’neka) dan di situ pula terjadi pertemuan dalam ikatan janji, baik dalam bentuk persahabatan, memperkuat jalinan kekerabatan maupun untuk kepentingan perdagangan. Pedagang yang akan memasarkan hasil bumi dan dagangannya biasanya mengadakan perjanjian dengan ucapan, “Anjorengpaki sicini ripangkana je’neka” (nanti kita bertemu di cabang air), yang dimaksudkan sesungguhnya tempat yang dituju adalah muara Sungai Marana (sekarang Sungai Pangkajene).
Catatan Kaki :
[1] Menurut Andi Syahrir, yang akrab dipanggil Puang Cali (mantan Anggota DPRD Pangkep 1999 – 2004), menyebutkan bahwa Kampung Tumampua itu didirikan oleh Raja Bone XIV, La Tenriaji To Senrima (saudara dari raja Bone XIII, la Maddaremmeng Matinroe ri Bukaka). (Sumber : A Syahrir, wawancara dengan penulis). Penulis memang mendapatkan keterangan bahwa Raja Bone ini melakukan peperangan terhadap Kerajaan Gowa karena menganggap apa yang dilakukan Gowa dengan serangan militernya ke Bone adalah bentuk penjajahan suatu Negara atas Negara lain, melanggar kedaulatan Kerajaan Bone, meskipun Gowa beralasan bahwa peperangan yang dilakukannya adalah dalam rangka proses pengislaman. La Tenriaji To Senrima tertangkap, ditawan, dan diasingkan ke Siang. (lihat. A. Sultan Kasim, 2002). Pada waktu diasingkan ke Siang inilah, dibuka Kampung yang sampai sekarang masih ada---dinamai “Tumampua”—yang menurut Andi Syahrir berarti orang – orang yang mampu. Pada masa pemerintahan Bupati HM Arsyad B sempat diubah namanya menjadi Padamampu, yang sekali lagi menurut A Syahrir berarti sama – sama mampu (Wawancara dengan penulis). Barangkali penyebutan nama Kampung Tumampua ini menurutnya merujuk kepada bangsawan – bangsawan Bone yang diasingkan di tempat itu adalah orang – orang yang mampu, baik mampu secara materil maupun mampu dalam arti mampu melakukan perlawanan terhadap dominasi Kerajaan Gowa yang pada masa itu berada di puncak keemasannya. Dalam sejarah, hal ini kemudian terbukti karena La Tenriaji To Senrima mampu melarikan diri dari pengasingan dan bangkit lagi melakukan perlawanan sampai kemudian Bone meraih kemerdekaan tidak lama setelah kedatangan Arung Palakka yang bersekutu dengan Belanda menyerang Gowa. Arung Palakka La Tenritatta To Appatunru Daeng Serang Petta Malampeq Gemmekna adalah Raja Bone XV yang diangkat menggantikan La Tenriaji To Senrima (Raja Bone XIV). (Makkulau, 2006). Mengenai asal usul penamaan Kampung Tumampua ini, penulis berpendapat berbeda dengan yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Tumampua bukanlah berarti orang yang mampu, tetapi Tumampua berarti orang yang berasal dari Mampua. (Tu = orang ; Mampua = nama negeri atau kerajaan kecil di Bone). Akhiran “a” diduga menunjukkan tempat, yaitu Mampua. Kata “mampu” dalam arti kaya atau mampu dalam arti yang sebenarnya adalah Bahasa Indonesia, bukanlah berasal dari Bahasa Bugis. Jadi, bukan Tumampu, tapi Tumampua. Sebagaimana dalam Sejarah Bone diketahui bahwa La Tenriaji To Senrima (Raja Bone XIV) yang kalah perang dari gabungan pasukan Gowa – Wajo – Luwu dalam Bunduka ri Pasempe (Bugis : Musu Pasempe, 1646) kemudian diasingkan ke Siang bersama pengikut – pengikutnya yang setia, sebagian besar diantaranya berasal dari Mampua bersama rajanya, Arung Mampu. (Makkulau, 2006 ; lihat pula, A. Sultan Kasim, 2002 : 64 – 67).
Sumber :
Makkulau, M. Farid W. 2008. Sejarah Kekaraengan di Pangkep. Penerbit Pemkab Pangkep bekerjasama dengan Pustaka Refleksi : Makassar. ISBN. 979967321-6. (Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang).
Jumat, 24 April 2009
Kekaraengan di Pangkep dalam Lintasan Sejarah
SUATU hal yang tidak dapat disangkal bahwa umumnya masyarakat di Sulawesi Selatan, belum banyak yang mengetahui tentang terciptanya Onderafdeeling di Sulawesi Selatan, yang didasari oleh daerah – daerah yang direbut dan dikuasai langsung oleh Belanda. Penguasa – penguasa pada daerah – daerah tersebut berstatus sebagai “raja tanpa mahkota” (Onttroonde Vorsten). Para karaeng maggau’ (arung maggaue’) itu diberi gelar Regent oleh Pemerintah Hindia Belanda. (Benny Syamsuddin, 1985).
Dalam perkembangan selanjutnya, Daerah Pangkep merupakan salah satu wilayah Onderafdeeling atau Locale Ressorten yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Desentralisasi 1903[1] yang dalam pertumbuhannya berubah menjadi Daerah Swatantra Tingkat II atas dasar UU No. 29 Tahun 1959 dan seterusnya berubah nama menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkep (Kabupaten Dati II Pangkep) sampai dengan tahun 1999 [2].
Awalnya kata “PANGKEP” merupakan singkatan dari PANGKAJENE KEPULAUAN (tanpa kata “dan”), nanti setelah periode Orde Baru DPRD-GR Pangkep pada tahun 1967, ditetapkan nama daerah ini menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan. Kata “dan” itu dicantumkan diantara kata “Pangkajene” dengan “Kepulauan”. Jadi penulisan lengkapnya yang benar adalah PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.
Kabupaten Pangkep terletak di pesisir pantai barat Sulawesi Selatan yang terdiri dari dataran rendah dan pegunungan. Dataran rendah seluas 73,721 Ha membentang dari garis pantai barat ke timur terdiri dari persawahan, tambak/empang, sedangkan daerah pegunungan dengan ketinggian 100 – 1000 meter di atas permukaan air laut terletak di sebelah timur dan merupakan wilayah karst yang banyak mengandung batu cadas, batu bara serta berbagai jenis batuan marmer.
A. Pangkep Pada Masa Kerajaan Siang Kuna
PANGKEP merupakan daerah yang sangat tua, beberapa sejarawan menduga bahwa sejarah daerah ini sama tuanya dengan Sejarah Luwu dan Bantaeng. Daerah ini adalah daerah bekas pusat wilayah kerajaan kuna yang disebut Kerajaan Siang. Hasil penelitian arkeologi (Kerjasama UNHAS dengan Balai Penelitian Arkeologi Makassar) ditemukan emplasemen situsnya berada di SengkaE, Bori Appaka Kecamatan Bungoro. Kerajaan Siang kuna adalah sebuah kerajaan yang pernah mengalami masa kejayaan dan kemasyhuran sebagai kerajaan besar dan terkemuka di semenanjung barat Sulawesi Selatan sebelum bangkitnya Gowa dan Tallo [3].
Kerajaaan Siang adalah sebuah pusat perdagangan penting dan sangat mungkin juga secara politik antara Abad XIV hingga Abad XVI. Pengaruhnya menyebar hingga seluruh pantai barat dan daerah yang dulunya dikenal Lima’e Ajattapareng hingga ke selatan perbatasan kerajaan Makassar, yakni Gowa dan Tallo [4]. Dari segi wilayah pemerintahan dan pengaruh kekuasaan, jelas lebih besar pengaruh dan kekuasaan Kerajaan Siang delapan abad lampau dibandingkan wilayah daerah yang sekarang dikenal bernama Kabupaten Pangkep [5].
Dalam nomenklatur Portugis, “Siang” disebut, Sciom atau Ciom, beberapa kali disebut dalam catatan para pelaut Portugis sebagai salah satu tempat penting dengan pelabuhan niaganya yang ramai di semenanjung barat Sulawesi, yang kemungkinan pernah berkembang sejak abad XV. (Bedakan dengan Siam, yang menunjuk kepada Negeri Thailand). Nama “Siang”, secara etimologis berasal dari kata “kasiwiang” atau “kasuwiang”, yang berarti persembahan kepada raja (homage rendu a’ un souverain). (Pelras, 1977 : 253).
Prof Dr HA Zaenal Abidin Farid menduga bahwa raja – raja keturunan Gowa dan Tallo adalah merupakan turunan dari raja – raja Siang. Kerajaan Siang 200 tahun lebih tua dari kemunculan Gowa – Tallo. Penurunan pengaruh Siang dalam catatan Portugis disebutkan karena penyempitan pelabuhannya yang diakibatkan oleh aktifitas pendangkalan dan erosi yang berlangsung sangat lama sehingga tak ramai lagi dikunjungi para pedagang dari sebelah barat kepulauan Nusantara. (Abidin, 1985)
Menurut Prof Dr Syaharuddin Kaseng, dalam sejarahnya yang panjang, Gowa dan Tallo pernah dibawah dominasi Siang, nanti pada masa pemerintahan Raja Gowa IX, Karaeng Tumapakrisika Kallonna menjadikan Siang sebagai palili lewat strategi kawin mawin. Penerus Dinasti Siang di sebelah utaranya, Barasa juga tidak berumur lama karena tak lama juga ditaklukkan oleh Gowa dengan bantuan laskar Labakkang. Kebangsawanan Barasa inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya kekaraengan di Pangkajene, di penghujung Abad XVII dan awal Abad XVIII. (Kaseng, 1985).
Dalam pemerintahan kerajaan, ada jabatan atau pangkat yang disebut “bate-anak-karaeng”. Awalnya “bate-anak-karaeng” merupakan daerah-daerah bebas dan berdiri sendiri. Kemudian daerah-daerah itu dikalahkan dan menjadi daerah takluk Kerajaan Gowa. Lalu daerah-daerah itu dihadiahkan oleh Raja Gowa kepada salah seorang anak karaeng atau anak raja/anak bangsawan. “Anak Karaeng” inilah yang menjadi raja kecil atau penguasa di daerah “bate-anak-karaeng”. Semua rakyat di daerah itu harus tunduk dan melaksanakan perintah “anak karaeng” yang menjadi raja kecil/kerajaan bawahan Gowa tersebut.
Tiap – tiap daerah / kerajaan – kerajaan kecil itu juga mempunyai pola hubungan yang sangat dekat satu sama lain sebagai hasil dari produk kawin-mawin antar keluarga kerajaan, bahkan dengan Kerajaan lain yang ada di semenanjung timur Sulawesi, seperti Kerajaan Luwu dan Wajo. Sebagai contoh, Kerajaan Labakkang banyak mengadakan kawin-mawin dengan keluarga Kerajaan Gowa, sehingga rajanyapun bergelar Somba. Salah satu rajanya, Somba Labbakkang La Upa [6], diperkirakan sebagai keturunan raja – raja Luwu dari Kerajaan Tanete, keturunan langsung dari Datu Luwu XXIV dan XXVI .
Kerajaan – kerajaan (kekaraengan) kecil di Pangkep dipimpin oleh bate-bate’a yang masih punya hubungan kekerabatan langsung dengan keluarga Kerajaan Gowa sebagaimana halnya dengan Kerajaan Labakkang. Lain halnya dengan Segeri, kerajaan ini diperintah oleh raja – raja keturunan Luwu yang berkuasa di Kerajaan Tanete, disebabkan rakyat Segeri sendiri yang memintanya. Diantaranya, La Maddusila Karaeng Tanete yang memperanakkan La Patau, yang memperistri Besse Tungke, yang melahirkan putera – puteri, diantaranya La Sameggu Daeng Kalebbu [7].
Silsilah raja – raja Siang setelah tampuk pemerintahan Siang dipegang Karaengta Allu (Setelah Siang dibawah dominasi Kerajaan Gowa) adalah sebagai berikut :
(1) Karaengta Allu ;
(2) Johor atau Johoro’ (Mappasoro) Matinroe’ ri Ponrok, yang bersama Arung Palakka ke Pariaman pada Abad XVII ;
(3) Patolla Dg Malliongi ;
(4) Pasempa Dg Paraga ;
(5) Mangaweang Dg Sisurung ;
(6) Pacandak Dg Sirua (Karaeng Bonto – Bonto) ;
(7) La Palambe Dg Pabali (Karaeng Tallanga), sezaman dengan datangnya Belanda di Pangkajene ;
(8) Karaeng Kaluarrang dari Labakkang ;
(9) Ince Wangkang dari Malaka ;
(10) La Sollerang Dg Malleja ;
(11) La Pappe Dg Massikki, berasal dari Soppeng ;
(12) La Bapa Dg Masalle ;
(13) La Djajalangkara Dg Sitaba ;
(14) La Mauraga Dg Malliungang ;
(15) Andi Burhanuddin ;
(16) Andi Muri Dg Lulu.
(Sumber : Abdul Razak Dg Mile, Harian PR : 1985).
Produk sistem kawin mawin Kerajaan Gowa dengan keluarga kerajaan – kerajaan kecil dalam wilayah Kerajaan Siang serta pengaruh Kerajaan Bone serta Kerajaan – kerajaan dalam wilayah semenanjung timur Sulawesi sebagai kerajaan - kerajaan yang pernah menancapkan pengaruhnya pada daerah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Pangkep, yang membuat daerah ini dihuni oleh etnis Bugis Makassar dalam satu wilayah.
B. Regentschappen Onderafdeeling Pangkajene
Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Daerah – daerah yang tidak langsung dikuasai Belanda kecuali Gowa dan Bone, seperti Luwu, Mandar, Wajo, Soppeng, Tanete, Barru, Sidenreng, dan lainnya, kesemuanya diakui Belanda sebagai anggota sekutu atau negeri sahabat. Berdasarkan perjanjian Bongaya 1667 / 1669 kemudian lazim disebut sebagai afdeeling atau Zelfbesturende – Landschappen. (Benny Syamsuddin, 1985).
Rechts – gemeenschappen (peraturan – peraturan hukum) mengenai eksistensi Onderafdeeling Pangkajene (sekarang Kabupaten Pangkep) tercakup dalam Staadsblaad (Lembaran Negara – 1916 No. 352, dimana onderafdeeling Pangkajene terdiri dari 5 (lima) district adat – gemeenschap (Kekaraengan) yakni : Segeri, Ma’rang, Labakkang, Pangkajene dan Balocci. Selanjutnya, atas dasar surat “Eeste Gouverneur Sekretaries” 4 Agustus 1917 No. 1863 / I, Gouverneur van Celebes en Onderhorigheden (Gubernur Celebes dan daerah takluknya) mulai memperbaiki dan menata kembali karaeng, arung, opu, dan gallarang – schappen di Celebes Selatan, yang dahulu telah dihapuskan.
Penetapan kembali Persekutuan – persekutuan hukum tersebut dilakukan Belanda, karena perkiraan dapat menyulitkan kedudukan pemerintahan colonial, apabila kekaraengan tidak segera ditata. Sambil menunggu pengesahan dari Gouverneur Generaal Belanda di Batavia, Gouverneur van Celebes menetapkan melalui suratnya tanggal 11 Mei 1918 No. 86 / XIX, Adat Gemeenschap Pangkajene dipecah menjadi dua adat gemeenschap, yakni : Adatgemeenschap Pangkajene dan Adatgemeenschap Bungoro, yang disusul kemudian dengan pemecahan adatgemeenschap Segeri menjadi Adatgemeenschap Segeri dan Adatgemeenschap Mandalle sebagaimana diatur dalam surat tanggal 13 Juli 1918, No. 124 / XIX. (Benny Syamsuddin, 1985).
Dengan demikian maka Onderafdeeling Pangkajene telah dipecah menjadi 7 (tujuh) wilayah adatgemeenschap (Kekaraengan), yang terdiri dari : Mandalle, Segeri, Ma’rang, Labakkang, Bungoro, Pangkajene dan Balocci. Kekaraengan tersebut oleh Pemerintah Hindia Belanda diatur dan dibawahi oleh regent atau karaeng dan Sullawatang. Perlu diketahui bahwa penduduk dari Kekaraengan Mandalle, Segeri, dan Ma’rang sebagian besar terdiri dari orang – orang Bugis, sedangkan penduduk dari keempat kekaraengan yang lain itu sebahagian besar terdiri orang – orang Makassar.
C. Stratifikasi Sosial Pada Masa Pemerintahan Kekarengan
Salah satu sumber yang dipakai untuk melakukan rekonstruksinya adalah buku kesusastraan Bugis Makassar asli La Galigo. Menurut Friedericy, dulu ada tiga lapisan pokok, yaitu : (1) Ana karung (“ana karaeng” dalam bahasa Makassar) ialah lapisan kaum kerabat raja-raja ; (2) To-maradeka. dan (3) Ata’ (Budak/Pesuruh). Untuk lebih mendapatkan gambaran yang jelas mengenai hal ini, ada baiknya penulis singgung disini mengenai “wari”, yaitu pembagian tingkatan-tingkatan (stratiifikasi) dalam masyarakat Bugis Makassar.
Kelompok pertama dalam masyarakat dibagi menjadi dua, yakni kelompok yang terdiri dari anggota keluarga raja dan kelompok yang terdiri dari bukan keluarga raja, yang mencakup para kepala – kepala daerah dibawah raja. Kelompok ini kembali dibagi dalam keturunan bangsawan tinggi dan rendah, dan kembali dipisahkan pada bangsawan lapisan bawah dan terbawah. Keturunan raja, kelompok kerabat raja, ana’-karaeng dibagi lagi dalam empat kelompok, yaitu ana’ ti’no (anak yang merupakan keturunan langsung dari raja), ana’ sipuwe (anak yang berdarah setengah bangsawan), ana’ cera’ (anak kandung), ana’ karaeng sala (bukan anak raja yang benar – benar). Ana’ ti’no adalah keturunan raja dari darah yang paling murni, atau mereka yang memiliki ana’ ti’no yang berasal dari ayah atau dari ibu, atau salah satu orang tuanya adalah ana’ ti’no dan yang lain adalah pangeran atau puteri darah termurni dari dinasti yang sama, seperti juga Kerajaan Bone dan Sidenreng. Ana’ ti’no (Bugis : “anak matase”) merupakan anak laki-laki yang dihubungkan dengan hak untuk menggantikan tahta pemerintahan dibagi menjadi ana’ patola atau anak pengganti dan anak manrapi (anak angkat).
Ana’ patola adalah putera, saudara dan kemenakan dari raja yang memerintah sedang Ana’ manrapi adalah ana’ ti’no laki-laki yang bila tidak ada lagi orang – orang dari kalangan ana’ patola dapat dipertimbangkan menjadi raja. Selain itu dikenal pula Ana’ sipuwe adalah anak – anak yang dilahirkan dari hubungan ana’ ti’no laki-laki dengan golongan menengah (to-maradeka) wanita. Orang dapat membagi ana’ sipuwe manrapi, yang artinya bahwa seseorang disini hanya dapat dianggap sebagai ana’ manrapi dari salah satu garis keturunan saja, misalnya ayah, dan kelompok daeng – daeng, yang merupakan orang - orang yang dipandang rendah tingkatannya dalam ana’ manrapi. Sementara Ana’ cera adalah keturunan dari pria ana’ ti’no atau ana’ sipuwe dengan budak wanita, atau lebih jelasnya, Anak Cera ialah anak raja yang ayahnya dari golongan “anak karaeng tino” (baik anak pattola maupun anak manrapi’ atau anak sipuwe, baik anak sipuwe manrapi maupun anak sipuwe) tetapi ibunya dari golongan ata (budak).
Yang dimaksud ana’ karaeng sala adalah hasil hubungan seorang pria ana’ sipuwe atau ana’ cera’ dengan seorang “ata” (budak wanita), atau bisa juga merupakan kalangan dari pria ana’ cera’ dengan wanita dari kalangan menengah. Mengingat begitu rendahnya tingkatan mereka, maka mereka dikatakan sebagai bukan asli anak bangsawan dan mereka tidak lagi dapat dianggap sebagai bangsawan/keturunan bangsawan.
D. Periodisasi Sejarah Daerah Pangkep
Sejarah Daerah Pangkep tidak bisa dipisahkan dari sejarah daerah – daerah lainnya di Sulawesi Selatan karena saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia (R.M. Ali, 1963 dalam Mattulada, 1982:144), memajukan babakan waktu Sejarah Indonesia yang dapat digunakan untuk menentukan waktu dan tempat Sulawesi Selatan dalam penyejarahannya, yaitu :
I. …….– 132 M : Zaman Pra - Sejarah, meliputi : Paleothicum, Mesolithicum, Neolithicum sebagai masa persemaian benih kebudayaan di Indonesia.
II. 132 - + 400 : Proto Sejarah, masa perkembangan kehidupan persekutuan adat sebagai dasar kehidupan kenegaraan.
III. 400 – 1511 : Masa timbul tenggelamnya kerajaan – kerajaan, dalam perebutan kekuasaan tunggal di laut maupun di darat.
IV. 1511 – 1911 : Pasang surut kekuasaan – kekuasaan di Indonesia, dalam perebutan kekuasaan tunggal antar Indonesia dan antar Indonesia dengan bangsa lain, yaitu perebutan kekuasaan Indonesia sendiri dan antara mereka dengan bangsa asing, seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris dan Perancis.
V. 1911–17/8/1945 : Masa perjuangan kemerdekaan, dalam bentuk politik Hindia Belanda untuk menegakkan Kemerdekaan Indonesia.
VI. 17/8/1945 dst: Masa Pembangunan, Masa perjuangan mewujudkan kehidupan kebangsaan yang adil dan sejahtera.
Prof Dr Mattulada mengakui bahwa sampai Abad XII, masih dianggap periode kelam atau masa gelap dalam Sejarah Sulawesi Selatan. Nanti pada Abad XIII, muncul Kitab NegaraKertagama karangan Mpu Prapanca (1364) pada jaman Gajah Mada sebagai Mahapatih Kerajaan Majapahit di Jawa. Didalam kitab tersebut, ditemukan perkataan “Makassar”, yang disebutkan sebagai salah satu daerah dan beberapa daerah Sulawesi Selatan lainnya yang menjadi daerah taklukan Majapahit.
Berikut kutipan NegaraKertagama itu :
“………muwah tanah i Bantayan pramuka len luwuk
tentang Udamakatrayadhi nikanang sanusaspupul
Ikangsakasanusa Makassar Butun Banggawai
Kuni Craliyao mwangi (ng) Selaya Sumba Soto Muar………”
Maksudnya ialah seluruh Sulawesi Selatan menjadi daerah ke VI taklukan Kerajaan Majapahit, yaitu Bantayan (Bantaeng), Luwuk (Luwu), Udamakatraya (Talaud), Makassar (Makassar), Butun (Buton), Banggawai (Banggai), Kunir (P. Kunyit), Selaya (Selayar), Solot (Solor), dan seterusnya.
Mas’ud [8] (Mas'ud, 1977) melihat sejumlah faktor yang menjadi sebab belum terungkapnya masa gelap sejarah tersebut, yaitu : (1) Pengaruh kebudayaan dan Agama Hindu yang masih sangat kurang terungkap. (2) Belum didapatkan suatu tradisi menulis terhadap suatu peristiwa sejarah diatas batu berupa batu tertulis dan prasasti. (3) Belum terdapatnya sebuah kepingan batu atau pecahan batu dari sebuah bangunan dan patung yang dapat memberikan petunjuk tentang agama, hubungan dengan raja yang memerintah, serta tanda - tanda yang dapat dihubungkan dengan kemungkinan adanya suatu kerajaan. (4) Belum terungkapnya catatan atau Kronik Cina, India tentang Sulawesi Selatan, misalnya dalam naskah Ramayana dan Mahabharata, serta catatan dari pelayaran yang menyebut daerah ini pada masa lalu lintas perdagangan jaman Ptolemeus. (5) Belum adanya usaha positif dan maksimal dalam menyusun dan menginventarisasikan penemuan dan penulisan orang-orang China tentang Sulawesi Selatan, secara kronologis di daerah ini. (6) Belum terungkapnya cerita yang mungkin terdapat di dalam Babad Jawa, Babad Bali, Babad Sunda, dan Babad Sumatera, tentang hubungan daerah-daerah ini dengan Sulawesi Selatan pada masa silam (Fadillah, et.al, 2001). Sejumlah faktor ini pulalah yang menjadi sebab mengapa Kerajaan Siang Kuna menjadi tidak begitu dikenal --- Siang diperkirakan mengalami "masa keemasan" sekitar abad XV – XVI --- sedangkan masyarakat Bugis Makassar nanti mengenal tradisi tulis "lontarak" di abad XVII. Siang hanya sedikit dikenal dan hanya sedikit yang baru bisa diungkap lewat penelitian arkeologi di bekas pusat wilayah pemerintahan dan pelabuhan Siang (Situs Sengkae, Bori Appaka) [9].
Pada Periode Sejarah, (Mas’ud, 1997) melihat periode ini terdiri atas tiga fase, yaitu : (1) Abad X - XV M. Pada fase ini sudah mulai tercatat sejumlah kerajaan di Sulawesi Selatan, Seperti : Siang, Luwu, Gowa, Soppeng, Wajo Bone, Balanipa, serta berkembangnya mitos Tu-manurung yang muncul di masing-masing kerajaan, dan kesemuanya terdapat dalam lontarak. (2) Abad XV - XIX M. Pada masa ini daerah Sulawesi Selatan mulai kontak dengan orang Erofah serta datang dan berkembangnya agama Islam. Perang antar kerajaan lokal, perang dengan Belanda dalam perebutan hegemoni politik dan ekonomi ; (3) Abad XIX - Abad Perjuangan Pergerakan Kemerdekaan dan Masa Pembangunan.
Dengan merujuk kepada gambaran periodisasi Sejarah Sulawesi Selatan (Mas’ud, 1977), maka periodisasi Sejarah Pangkep dapat dimulai pada periode sejarah, karena pada periode inilah lebih ditemukan beberapa sumber dan informasi sejarah. Untuk periode belakangan, dapat dikatakan periode gelap dan kelam dalam sejarah, bukan hanya sejarah Pangkep, tetapi Sejarah Sulawesi Selatan secara umum sebagaimana diungkapkan Prof Dr Mattulada.
Periodisasi Sejarah Daerah Pangkep :
Pertama, Abad X – XV. Pada masa ini digambarkan awal sejarah dan kelahiran Siang, pertumbuhan sampai masa kejayaan Siang. Juga dijelaskan entitas politik, ekonomi dan hubungan perniagaan dengan daerah-daerah lainnya. Dalam kesejajarannya pada historiografi lokal, teks – teks Portugis berkenaan dengan pesisir barat dari utara ke selatan dan tapak arkeologi, memberi kita realitas sosial dan budaya Sulawesi Selatan antara 1545-1609 ; sebuah pandangan cukup rinci dan koheren. Sayangnya informasi paling signifikan dari kesaksian-kesaksian Portugis itu mengacu pada periode belakangan, yang dikatakan Pelras (1981 : 174) mempunyai koherensi dengan teks Bugis Makassar dan memberi presisi sejak awal Abad XVI, sementara masa – masa sebelumnya seperti yang diperkenalkan wiracarita I La Galigo dengan asal - usul pengasas dinasti semi-keinderaan dan legenda-legenda kerajaan belum dapat mengisi Abad XIV dan XV. Demikian pula Negarakertagama, teks Jawa kuna itu sudah menyebut beberapa tuponim agaknya bertetangga dekat : Bantayan (Bantaeng), Salaya (Selayar), dan Mengkasar (Makassar), namun belum membantu banyak dan Sumber Cinapun absen pada periode ini. (Fadhillah et. al, 2000).
Kedua, Abad XVI – XIX. Pada periode ini Siang sudah mengalami kejatuhan politik dan penurunan pengaruh. sebagai vasal (palili) Kerajaan Gowa. Siang dalam kemelut sejarah, berada dalam rotasi kusut dominasi Gowa dan superioritas kekuatan Bone-Belanda. Pada periode inilah lambat laun nama Siang akhirnya benar-benar tenggelam dalam pentas sejarah. Periode selanjutnya yang mendominasi hanyalah kerajaan kembar Gowa - Tallo (Kerajaan Makassar), Kerajaan Bone dan Kerajaan Luwu.
Ketiga, Abad XIX – Revolusi Fisik dan Masa Pembangunan. Pada masa ini Kerajaan kecil atau unit teritori politik, seperti Pangkajene, Bungoro, Labakkang, Marang, Segeri dan Mandalle bangkit melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Pada periode ini muncul tokoh-tokoh pergerakan dengan basis dan gerakan perjuangan yang rapi, yang berani mengangkat senjata merebut dan mempertahankan kemerdekaan itu hampir merata di semua wilayah adatgemenschap. Tokoh pergerakan seperti A. Mappe, La Sameggu Dg Kalaebbu, Andi Maruddani Karaeng Bonto-Bonto, dan lain sebagainya hanyalah sebagian kecil dari tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan dari Pangkep. (Makkulau, 2005).
Catatan Kaki :
[1] Decentralisatio Besluit 1905, S. 1905 : 137 dalam Makkulau, 2007
[2] Sejak diterapkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sekaligus menandai pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi secara nyata dan bertanggung jawab pada penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat kabupaten maka sejak saat itu tidak dikenal lagi istilah Pemerintah Daerah Tingkat II Pangkajene Kepulauan (disingkat : Pemda Dati II Pangkep), tetapi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (disingkat : Pemkab Pangkep).
[3] Christian Pelras, 1973 : 54.
[4] Leonard Y Andaya, 1981 dan 2004.
[5] Kabupaten Pangkep saat ini terdiri atas 12 Kecamatan yaitu 9 Kecamatan daratan dan 3 Kecamatan Kepulauan (112 pulau berpenghuni ditambah dengan 42 pulau yang tidak berpenghuni) dengan luas wilayah daratan 892, 359 km2 dan luas laut 4 mil 10.143,44 km2. Luas wilayah keseluruhan mencapai 11.035,80 km2. Jarak dari ibukota Kabupaten (Pangkajene) ke Kecamatan terjauh (Liukang Tangaya) adalah 262,43 mill, sedang dari ibukota kabupaten ke Kecamatan Liukang Kalmas adalah 185,82 mil. (Bappeda Pangkep, 2006). Kabupaten Pangkep ini secara geografis terletak antara 116,8º - 119,5 BT sampai dengan 4,5º LS - 7,7 LS atau terletak di pantai barat Sulawesi Selatan dengan batas-batas administrasi : Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barru, Sebelah Selatan berbatasan dengan Maros, Sebelah timur berbatasan dengan Bone dan Sebelah barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Jawa, Madura, Nusa Tenggara dan Bali. (Peraturan Bersama Bupati dan DPRD Pangkep No. 12 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kabupaten Pangkep).
[6] Sombaya La Upa ini memperistri puteri Raja Tallo. Cucu wanitanya, I Biba Daeng Pa’ja Karaengta Campagaya yang dikawini oleh La Sulili Matinroe ri Malili dari Soppeng/Luwu yang memperanakkan Andi Arif Matinroe ri Balang (Raja Labakkang). Kemudian menurunkan Sanapipa Daeng Niasi, Karaeng Sapanang yang menurunkan Somba Gowa, Andi Ijo Karaeng Lalolang, Andi Calla Daeng Muntu Karaengta Ujung (yang menggantikan ayahnya menjadi raja), Andi Yusuf Daeng Patangnga Karaengta Malise dan Andi Maruddani Karaeng Bonto-Bonto.
[7] La Sameggu Daeng Kalebbu inilah yang pernah memimpin gerakan perlawanan rakyat terhadap Belanda sekitar tahun 1855 bekerjasama dengan Ambo Dalle, Putera La Rumpang dari Addatuang Tanete (sekarang Barru), Dg Siruwa dari Bontoa, Dulung Lamuru dari Bone dan beberapa raja kecil yang bertetangga dengan Segeri. La Sameggu Daeng Kalebbu waktu itu diadu domba dengan Raja Segeri V La Pakkanna, yang masih merupakan keluarga dekatnya. La Pakkanna digantikan oleh ‘La Paddare Daeng Manangkasi’ sebagai Raja Segeri ke VI. (Makalah Syaharuddin Kaseng, 1986).
[8] Seperti halnya Mattulada (1982), Mas’ud (1997) juga mengakui, bahwa masa antara Abad I - Abad X merupakan masa gelap bagi sejarah Sulawesi selatan. Kondisi yang ada di Sulawesi Selatan pada masa tersebut hingga kini belum terungkap sama sekali. Hal ini jika dibandingkan dengan daerah lain, maka terasa terdapat banyak kekurangan sumber sejarah tentang Sulawesi Selatan. Tidak seperti Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Sanjaya, dan lain sebagainya yang meninggalkan banyak peninggalan purbakala.
[9] Lihat : Fadillah, et. al, Kerajaan Siang Kuna – Sumber Tutut, Teks dan Tapak Arkeologi, Balai Arkeologi Makassar – UNHAS, Makassar : 2001. Kehadiran Informasi Antonio de Payva yang pernah berkunjung ke Siang antara tahun 1542 dan 1548 justru pada saat Siang sedang menurun pengaruhnya sampai kemudian akhirnya dijadikan palili / kerajaan bawahan oleh Gowa sejak masa pemerintahan Karaeng Tumapakrisika Kallonna. (Andaya, 2004, Fadillah et.al, 2001).
Dalam perkembangan selanjutnya, Daerah Pangkep merupakan salah satu wilayah Onderafdeeling atau Locale Ressorten yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Desentralisasi 1903[1] yang dalam pertumbuhannya berubah menjadi Daerah Swatantra Tingkat II atas dasar UU No. 29 Tahun 1959 dan seterusnya berubah nama menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkep (Kabupaten Dati II Pangkep) sampai dengan tahun 1999 [2].
Awalnya kata “PANGKEP” merupakan singkatan dari PANGKAJENE KEPULAUAN (tanpa kata “dan”), nanti setelah periode Orde Baru DPRD-GR Pangkep pada tahun 1967, ditetapkan nama daerah ini menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan. Kata “dan” itu dicantumkan diantara kata “Pangkajene” dengan “Kepulauan”. Jadi penulisan lengkapnya yang benar adalah PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.
Kabupaten Pangkep terletak di pesisir pantai barat Sulawesi Selatan yang terdiri dari dataran rendah dan pegunungan. Dataran rendah seluas 73,721 Ha membentang dari garis pantai barat ke timur terdiri dari persawahan, tambak/empang, sedangkan daerah pegunungan dengan ketinggian 100 – 1000 meter di atas permukaan air laut terletak di sebelah timur dan merupakan wilayah karst yang banyak mengandung batu cadas, batu bara serta berbagai jenis batuan marmer.
A. Pangkep Pada Masa Kerajaan Siang Kuna
PANGKEP merupakan daerah yang sangat tua, beberapa sejarawan menduga bahwa sejarah daerah ini sama tuanya dengan Sejarah Luwu dan Bantaeng. Daerah ini adalah daerah bekas pusat wilayah kerajaan kuna yang disebut Kerajaan Siang. Hasil penelitian arkeologi (Kerjasama UNHAS dengan Balai Penelitian Arkeologi Makassar) ditemukan emplasemen situsnya berada di SengkaE, Bori Appaka Kecamatan Bungoro. Kerajaan Siang kuna adalah sebuah kerajaan yang pernah mengalami masa kejayaan dan kemasyhuran sebagai kerajaan besar dan terkemuka di semenanjung barat Sulawesi Selatan sebelum bangkitnya Gowa dan Tallo [3].
Kerajaaan Siang adalah sebuah pusat perdagangan penting dan sangat mungkin juga secara politik antara Abad XIV hingga Abad XVI. Pengaruhnya menyebar hingga seluruh pantai barat dan daerah yang dulunya dikenal Lima’e Ajattapareng hingga ke selatan perbatasan kerajaan Makassar, yakni Gowa dan Tallo [4]. Dari segi wilayah pemerintahan dan pengaruh kekuasaan, jelas lebih besar pengaruh dan kekuasaan Kerajaan Siang delapan abad lampau dibandingkan wilayah daerah yang sekarang dikenal bernama Kabupaten Pangkep [5].
Dalam nomenklatur Portugis, “Siang” disebut, Sciom atau Ciom, beberapa kali disebut dalam catatan para pelaut Portugis sebagai salah satu tempat penting dengan pelabuhan niaganya yang ramai di semenanjung barat Sulawesi, yang kemungkinan pernah berkembang sejak abad XV. (Bedakan dengan Siam, yang menunjuk kepada Negeri Thailand). Nama “Siang”, secara etimologis berasal dari kata “kasiwiang” atau “kasuwiang”, yang berarti persembahan kepada raja (homage rendu a’ un souverain). (Pelras, 1977 : 253).
Prof Dr HA Zaenal Abidin Farid menduga bahwa raja – raja keturunan Gowa dan Tallo adalah merupakan turunan dari raja – raja Siang. Kerajaan Siang 200 tahun lebih tua dari kemunculan Gowa – Tallo. Penurunan pengaruh Siang dalam catatan Portugis disebutkan karena penyempitan pelabuhannya yang diakibatkan oleh aktifitas pendangkalan dan erosi yang berlangsung sangat lama sehingga tak ramai lagi dikunjungi para pedagang dari sebelah barat kepulauan Nusantara. (Abidin, 1985)
Menurut Prof Dr Syaharuddin Kaseng, dalam sejarahnya yang panjang, Gowa dan Tallo pernah dibawah dominasi Siang, nanti pada masa pemerintahan Raja Gowa IX, Karaeng Tumapakrisika Kallonna menjadikan Siang sebagai palili lewat strategi kawin mawin. Penerus Dinasti Siang di sebelah utaranya, Barasa juga tidak berumur lama karena tak lama juga ditaklukkan oleh Gowa dengan bantuan laskar Labakkang. Kebangsawanan Barasa inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya kekaraengan di Pangkajene, di penghujung Abad XVII dan awal Abad XVIII. (Kaseng, 1985).
Dalam pemerintahan kerajaan, ada jabatan atau pangkat yang disebut “bate-anak-karaeng”. Awalnya “bate-anak-karaeng” merupakan daerah-daerah bebas dan berdiri sendiri. Kemudian daerah-daerah itu dikalahkan dan menjadi daerah takluk Kerajaan Gowa. Lalu daerah-daerah itu dihadiahkan oleh Raja Gowa kepada salah seorang anak karaeng atau anak raja/anak bangsawan. “Anak Karaeng” inilah yang menjadi raja kecil atau penguasa di daerah “bate-anak-karaeng”. Semua rakyat di daerah itu harus tunduk dan melaksanakan perintah “anak karaeng” yang menjadi raja kecil/kerajaan bawahan Gowa tersebut.
Tiap – tiap daerah / kerajaan – kerajaan kecil itu juga mempunyai pola hubungan yang sangat dekat satu sama lain sebagai hasil dari produk kawin-mawin antar keluarga kerajaan, bahkan dengan Kerajaan lain yang ada di semenanjung timur Sulawesi, seperti Kerajaan Luwu dan Wajo. Sebagai contoh, Kerajaan Labakkang banyak mengadakan kawin-mawin dengan keluarga Kerajaan Gowa, sehingga rajanyapun bergelar Somba. Salah satu rajanya, Somba Labbakkang La Upa [6], diperkirakan sebagai keturunan raja – raja Luwu dari Kerajaan Tanete, keturunan langsung dari Datu Luwu XXIV dan XXVI .
Kerajaan – kerajaan (kekaraengan) kecil di Pangkep dipimpin oleh bate-bate’a yang masih punya hubungan kekerabatan langsung dengan keluarga Kerajaan Gowa sebagaimana halnya dengan Kerajaan Labakkang. Lain halnya dengan Segeri, kerajaan ini diperintah oleh raja – raja keturunan Luwu yang berkuasa di Kerajaan Tanete, disebabkan rakyat Segeri sendiri yang memintanya. Diantaranya, La Maddusila Karaeng Tanete yang memperanakkan La Patau, yang memperistri Besse Tungke, yang melahirkan putera – puteri, diantaranya La Sameggu Daeng Kalebbu [7].
Silsilah raja – raja Siang setelah tampuk pemerintahan Siang dipegang Karaengta Allu (Setelah Siang dibawah dominasi Kerajaan Gowa) adalah sebagai berikut :
(1) Karaengta Allu ;
(2) Johor atau Johoro’ (Mappasoro) Matinroe’ ri Ponrok, yang bersama Arung Palakka ke Pariaman pada Abad XVII ;
(3) Patolla Dg Malliongi ;
(4) Pasempa Dg Paraga ;
(5) Mangaweang Dg Sisurung ;
(6) Pacandak Dg Sirua (Karaeng Bonto – Bonto) ;
(7) La Palambe Dg Pabali (Karaeng Tallanga), sezaman dengan datangnya Belanda di Pangkajene ;
(8) Karaeng Kaluarrang dari Labakkang ;
(9) Ince Wangkang dari Malaka ;
(10) La Sollerang Dg Malleja ;
(11) La Pappe Dg Massikki, berasal dari Soppeng ;
(12) La Bapa Dg Masalle ;
(13) La Djajalangkara Dg Sitaba ;
(14) La Mauraga Dg Malliungang ;
(15) Andi Burhanuddin ;
(16) Andi Muri Dg Lulu.
(Sumber : Abdul Razak Dg Mile, Harian PR : 1985).
Produk sistem kawin mawin Kerajaan Gowa dengan keluarga kerajaan – kerajaan kecil dalam wilayah Kerajaan Siang serta pengaruh Kerajaan Bone serta Kerajaan – kerajaan dalam wilayah semenanjung timur Sulawesi sebagai kerajaan - kerajaan yang pernah menancapkan pengaruhnya pada daerah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Pangkep, yang membuat daerah ini dihuni oleh etnis Bugis Makassar dalam satu wilayah.
B. Regentschappen Onderafdeeling Pangkajene
Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Daerah – daerah yang tidak langsung dikuasai Belanda kecuali Gowa dan Bone, seperti Luwu, Mandar, Wajo, Soppeng, Tanete, Barru, Sidenreng, dan lainnya, kesemuanya diakui Belanda sebagai anggota sekutu atau negeri sahabat. Berdasarkan perjanjian Bongaya 1667 / 1669 kemudian lazim disebut sebagai afdeeling atau Zelfbesturende – Landschappen. (Benny Syamsuddin, 1985).
Rechts – gemeenschappen (peraturan – peraturan hukum) mengenai eksistensi Onderafdeeling Pangkajene (sekarang Kabupaten Pangkep) tercakup dalam Staadsblaad (Lembaran Negara – 1916 No. 352, dimana onderafdeeling Pangkajene terdiri dari 5 (lima) district adat – gemeenschap (Kekaraengan) yakni : Segeri, Ma’rang, Labakkang, Pangkajene dan Balocci. Selanjutnya, atas dasar surat “Eeste Gouverneur Sekretaries” 4 Agustus 1917 No. 1863 / I, Gouverneur van Celebes en Onderhorigheden (Gubernur Celebes dan daerah takluknya) mulai memperbaiki dan menata kembali karaeng, arung, opu, dan gallarang – schappen di Celebes Selatan, yang dahulu telah dihapuskan.
Penetapan kembali Persekutuan – persekutuan hukum tersebut dilakukan Belanda, karena perkiraan dapat menyulitkan kedudukan pemerintahan colonial, apabila kekaraengan tidak segera ditata. Sambil menunggu pengesahan dari Gouverneur Generaal Belanda di Batavia, Gouverneur van Celebes menetapkan melalui suratnya tanggal 11 Mei 1918 No. 86 / XIX, Adat Gemeenschap Pangkajene dipecah menjadi dua adat gemeenschap, yakni : Adatgemeenschap Pangkajene dan Adatgemeenschap Bungoro, yang disusul kemudian dengan pemecahan adatgemeenschap Segeri menjadi Adatgemeenschap Segeri dan Adatgemeenschap Mandalle sebagaimana diatur dalam surat tanggal 13 Juli 1918, No. 124 / XIX. (Benny Syamsuddin, 1985).
Dengan demikian maka Onderafdeeling Pangkajene telah dipecah menjadi 7 (tujuh) wilayah adatgemeenschap (Kekaraengan), yang terdiri dari : Mandalle, Segeri, Ma’rang, Labakkang, Bungoro, Pangkajene dan Balocci. Kekaraengan tersebut oleh Pemerintah Hindia Belanda diatur dan dibawahi oleh regent atau karaeng dan Sullawatang. Perlu diketahui bahwa penduduk dari Kekaraengan Mandalle, Segeri, dan Ma’rang sebagian besar terdiri dari orang – orang Bugis, sedangkan penduduk dari keempat kekaraengan yang lain itu sebahagian besar terdiri orang – orang Makassar.
C. Stratifikasi Sosial Pada Masa Pemerintahan Kekarengan
Salah satu sumber yang dipakai untuk melakukan rekonstruksinya adalah buku kesusastraan Bugis Makassar asli La Galigo. Menurut Friedericy, dulu ada tiga lapisan pokok, yaitu : (1) Ana karung (“ana karaeng” dalam bahasa Makassar) ialah lapisan kaum kerabat raja-raja ; (2) To-maradeka. dan (3) Ata’ (Budak/Pesuruh). Untuk lebih mendapatkan gambaran yang jelas mengenai hal ini, ada baiknya penulis singgung disini mengenai “wari”, yaitu pembagian tingkatan-tingkatan (stratiifikasi) dalam masyarakat Bugis Makassar.
Kelompok pertama dalam masyarakat dibagi menjadi dua, yakni kelompok yang terdiri dari anggota keluarga raja dan kelompok yang terdiri dari bukan keluarga raja, yang mencakup para kepala – kepala daerah dibawah raja. Kelompok ini kembali dibagi dalam keturunan bangsawan tinggi dan rendah, dan kembali dipisahkan pada bangsawan lapisan bawah dan terbawah. Keturunan raja, kelompok kerabat raja, ana’-karaeng dibagi lagi dalam empat kelompok, yaitu ana’ ti’no (anak yang merupakan keturunan langsung dari raja), ana’ sipuwe (anak yang berdarah setengah bangsawan), ana’ cera’ (anak kandung), ana’ karaeng sala (bukan anak raja yang benar – benar). Ana’ ti’no adalah keturunan raja dari darah yang paling murni, atau mereka yang memiliki ana’ ti’no yang berasal dari ayah atau dari ibu, atau salah satu orang tuanya adalah ana’ ti’no dan yang lain adalah pangeran atau puteri darah termurni dari dinasti yang sama, seperti juga Kerajaan Bone dan Sidenreng. Ana’ ti’no (Bugis : “anak matase”) merupakan anak laki-laki yang dihubungkan dengan hak untuk menggantikan tahta pemerintahan dibagi menjadi ana’ patola atau anak pengganti dan anak manrapi (anak angkat).
Ana’ patola adalah putera, saudara dan kemenakan dari raja yang memerintah sedang Ana’ manrapi adalah ana’ ti’no laki-laki yang bila tidak ada lagi orang – orang dari kalangan ana’ patola dapat dipertimbangkan menjadi raja. Selain itu dikenal pula Ana’ sipuwe adalah anak – anak yang dilahirkan dari hubungan ana’ ti’no laki-laki dengan golongan menengah (to-maradeka) wanita. Orang dapat membagi ana’ sipuwe manrapi, yang artinya bahwa seseorang disini hanya dapat dianggap sebagai ana’ manrapi dari salah satu garis keturunan saja, misalnya ayah, dan kelompok daeng – daeng, yang merupakan orang - orang yang dipandang rendah tingkatannya dalam ana’ manrapi. Sementara Ana’ cera adalah keturunan dari pria ana’ ti’no atau ana’ sipuwe dengan budak wanita, atau lebih jelasnya, Anak Cera ialah anak raja yang ayahnya dari golongan “anak karaeng tino” (baik anak pattola maupun anak manrapi’ atau anak sipuwe, baik anak sipuwe manrapi maupun anak sipuwe) tetapi ibunya dari golongan ata (budak).
Yang dimaksud ana’ karaeng sala adalah hasil hubungan seorang pria ana’ sipuwe atau ana’ cera’ dengan seorang “ata” (budak wanita), atau bisa juga merupakan kalangan dari pria ana’ cera’ dengan wanita dari kalangan menengah. Mengingat begitu rendahnya tingkatan mereka, maka mereka dikatakan sebagai bukan asli anak bangsawan dan mereka tidak lagi dapat dianggap sebagai bangsawan/keturunan bangsawan.
D. Periodisasi Sejarah Daerah Pangkep
Sejarah Daerah Pangkep tidak bisa dipisahkan dari sejarah daerah – daerah lainnya di Sulawesi Selatan karena saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia (R.M. Ali, 1963 dalam Mattulada, 1982:144), memajukan babakan waktu Sejarah Indonesia yang dapat digunakan untuk menentukan waktu dan tempat Sulawesi Selatan dalam penyejarahannya, yaitu :
I. …….– 132 M : Zaman Pra - Sejarah, meliputi : Paleothicum, Mesolithicum, Neolithicum sebagai masa persemaian benih kebudayaan di Indonesia.
II. 132 - + 400 : Proto Sejarah, masa perkembangan kehidupan persekutuan adat sebagai dasar kehidupan kenegaraan.
III. 400 – 1511 : Masa timbul tenggelamnya kerajaan – kerajaan, dalam perebutan kekuasaan tunggal di laut maupun di darat.
IV. 1511 – 1911 : Pasang surut kekuasaan – kekuasaan di Indonesia, dalam perebutan kekuasaan tunggal antar Indonesia dan antar Indonesia dengan bangsa lain, yaitu perebutan kekuasaan Indonesia sendiri dan antara mereka dengan bangsa asing, seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris dan Perancis.
V. 1911–17/8/1945 : Masa perjuangan kemerdekaan, dalam bentuk politik Hindia Belanda untuk menegakkan Kemerdekaan Indonesia.
VI. 17/8/1945 dst: Masa Pembangunan, Masa perjuangan mewujudkan kehidupan kebangsaan yang adil dan sejahtera.
Prof Dr Mattulada mengakui bahwa sampai Abad XII, masih dianggap periode kelam atau masa gelap dalam Sejarah Sulawesi Selatan. Nanti pada Abad XIII, muncul Kitab NegaraKertagama karangan Mpu Prapanca (1364) pada jaman Gajah Mada sebagai Mahapatih Kerajaan Majapahit di Jawa. Didalam kitab tersebut, ditemukan perkataan “Makassar”, yang disebutkan sebagai salah satu daerah dan beberapa daerah Sulawesi Selatan lainnya yang menjadi daerah taklukan Majapahit.
Berikut kutipan NegaraKertagama itu :
“………muwah tanah i Bantayan pramuka len luwuk
tentang Udamakatrayadhi nikanang sanusaspupul
Ikangsakasanusa Makassar Butun Banggawai
Kuni Craliyao mwangi (ng) Selaya Sumba Soto Muar………”
Maksudnya ialah seluruh Sulawesi Selatan menjadi daerah ke VI taklukan Kerajaan Majapahit, yaitu Bantayan (Bantaeng), Luwuk (Luwu), Udamakatraya (Talaud), Makassar (Makassar), Butun (Buton), Banggawai (Banggai), Kunir (P. Kunyit), Selaya (Selayar), Solot (Solor), dan seterusnya.
Mas’ud [8] (Mas'ud, 1977) melihat sejumlah faktor yang menjadi sebab belum terungkapnya masa gelap sejarah tersebut, yaitu : (1) Pengaruh kebudayaan dan Agama Hindu yang masih sangat kurang terungkap. (2) Belum didapatkan suatu tradisi menulis terhadap suatu peristiwa sejarah diatas batu berupa batu tertulis dan prasasti. (3) Belum terdapatnya sebuah kepingan batu atau pecahan batu dari sebuah bangunan dan patung yang dapat memberikan petunjuk tentang agama, hubungan dengan raja yang memerintah, serta tanda - tanda yang dapat dihubungkan dengan kemungkinan adanya suatu kerajaan. (4) Belum terungkapnya catatan atau Kronik Cina, India tentang Sulawesi Selatan, misalnya dalam naskah Ramayana dan Mahabharata, serta catatan dari pelayaran yang menyebut daerah ini pada masa lalu lintas perdagangan jaman Ptolemeus. (5) Belum adanya usaha positif dan maksimal dalam menyusun dan menginventarisasikan penemuan dan penulisan orang-orang China tentang Sulawesi Selatan, secara kronologis di daerah ini. (6) Belum terungkapnya cerita yang mungkin terdapat di dalam Babad Jawa, Babad Bali, Babad Sunda, dan Babad Sumatera, tentang hubungan daerah-daerah ini dengan Sulawesi Selatan pada masa silam (Fadillah, et.al, 2001). Sejumlah faktor ini pulalah yang menjadi sebab mengapa Kerajaan Siang Kuna menjadi tidak begitu dikenal --- Siang diperkirakan mengalami "masa keemasan" sekitar abad XV – XVI --- sedangkan masyarakat Bugis Makassar nanti mengenal tradisi tulis "lontarak" di abad XVII. Siang hanya sedikit dikenal dan hanya sedikit yang baru bisa diungkap lewat penelitian arkeologi di bekas pusat wilayah pemerintahan dan pelabuhan Siang (Situs Sengkae, Bori Appaka) [9].
Pada Periode Sejarah, (Mas’ud, 1997) melihat periode ini terdiri atas tiga fase, yaitu : (1) Abad X - XV M. Pada fase ini sudah mulai tercatat sejumlah kerajaan di Sulawesi Selatan, Seperti : Siang, Luwu, Gowa, Soppeng, Wajo Bone, Balanipa, serta berkembangnya mitos Tu-manurung yang muncul di masing-masing kerajaan, dan kesemuanya terdapat dalam lontarak. (2) Abad XV - XIX M. Pada masa ini daerah Sulawesi Selatan mulai kontak dengan orang Erofah serta datang dan berkembangnya agama Islam. Perang antar kerajaan lokal, perang dengan Belanda dalam perebutan hegemoni politik dan ekonomi ; (3) Abad XIX - Abad Perjuangan Pergerakan Kemerdekaan dan Masa Pembangunan.
Dengan merujuk kepada gambaran periodisasi Sejarah Sulawesi Selatan (Mas’ud, 1977), maka periodisasi Sejarah Pangkep dapat dimulai pada periode sejarah, karena pada periode inilah lebih ditemukan beberapa sumber dan informasi sejarah. Untuk periode belakangan, dapat dikatakan periode gelap dan kelam dalam sejarah, bukan hanya sejarah Pangkep, tetapi Sejarah Sulawesi Selatan secara umum sebagaimana diungkapkan Prof Dr Mattulada.
Periodisasi Sejarah Daerah Pangkep :
Pertama, Abad X – XV. Pada masa ini digambarkan awal sejarah dan kelahiran Siang, pertumbuhan sampai masa kejayaan Siang. Juga dijelaskan entitas politik, ekonomi dan hubungan perniagaan dengan daerah-daerah lainnya. Dalam kesejajarannya pada historiografi lokal, teks – teks Portugis berkenaan dengan pesisir barat dari utara ke selatan dan tapak arkeologi, memberi kita realitas sosial dan budaya Sulawesi Selatan antara 1545-1609 ; sebuah pandangan cukup rinci dan koheren. Sayangnya informasi paling signifikan dari kesaksian-kesaksian Portugis itu mengacu pada periode belakangan, yang dikatakan Pelras (1981 : 174) mempunyai koherensi dengan teks Bugis Makassar dan memberi presisi sejak awal Abad XVI, sementara masa – masa sebelumnya seperti yang diperkenalkan wiracarita I La Galigo dengan asal - usul pengasas dinasti semi-keinderaan dan legenda-legenda kerajaan belum dapat mengisi Abad XIV dan XV. Demikian pula Negarakertagama, teks Jawa kuna itu sudah menyebut beberapa tuponim agaknya bertetangga dekat : Bantayan (Bantaeng), Salaya (Selayar), dan Mengkasar (Makassar), namun belum membantu banyak dan Sumber Cinapun absen pada periode ini. (Fadhillah et. al, 2000).
Kedua, Abad XVI – XIX. Pada periode ini Siang sudah mengalami kejatuhan politik dan penurunan pengaruh. sebagai vasal (palili) Kerajaan Gowa. Siang dalam kemelut sejarah, berada dalam rotasi kusut dominasi Gowa dan superioritas kekuatan Bone-Belanda. Pada periode inilah lambat laun nama Siang akhirnya benar-benar tenggelam dalam pentas sejarah. Periode selanjutnya yang mendominasi hanyalah kerajaan kembar Gowa - Tallo (Kerajaan Makassar), Kerajaan Bone dan Kerajaan Luwu.
Ketiga, Abad XIX – Revolusi Fisik dan Masa Pembangunan. Pada masa ini Kerajaan kecil atau unit teritori politik, seperti Pangkajene, Bungoro, Labakkang, Marang, Segeri dan Mandalle bangkit melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Pada periode ini muncul tokoh-tokoh pergerakan dengan basis dan gerakan perjuangan yang rapi, yang berani mengangkat senjata merebut dan mempertahankan kemerdekaan itu hampir merata di semua wilayah adatgemenschap. Tokoh pergerakan seperti A. Mappe, La Sameggu Dg Kalaebbu, Andi Maruddani Karaeng Bonto-Bonto, dan lain sebagainya hanyalah sebagian kecil dari tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan dari Pangkep. (Makkulau, 2005).
Catatan Kaki :
[1] Decentralisatio Besluit 1905, S. 1905 : 137 dalam Makkulau, 2007
[2] Sejak diterapkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sekaligus menandai pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi secara nyata dan bertanggung jawab pada penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat kabupaten maka sejak saat itu tidak dikenal lagi istilah Pemerintah Daerah Tingkat II Pangkajene Kepulauan (disingkat : Pemda Dati II Pangkep), tetapi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (disingkat : Pemkab Pangkep).
[3] Christian Pelras, 1973 : 54.
[4] Leonard Y Andaya, 1981 dan 2004.
[5] Kabupaten Pangkep saat ini terdiri atas 12 Kecamatan yaitu 9 Kecamatan daratan dan 3 Kecamatan Kepulauan (112 pulau berpenghuni ditambah dengan 42 pulau yang tidak berpenghuni) dengan luas wilayah daratan 892, 359 km2 dan luas laut 4 mil 10.143,44 km2. Luas wilayah keseluruhan mencapai 11.035,80 km2. Jarak dari ibukota Kabupaten (Pangkajene) ke Kecamatan terjauh (Liukang Tangaya) adalah 262,43 mill, sedang dari ibukota kabupaten ke Kecamatan Liukang Kalmas adalah 185,82 mil. (Bappeda Pangkep, 2006). Kabupaten Pangkep ini secara geografis terletak antara 116,8º - 119,5 BT sampai dengan 4,5º LS - 7,7 LS atau terletak di pantai barat Sulawesi Selatan dengan batas-batas administrasi : Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barru, Sebelah Selatan berbatasan dengan Maros, Sebelah timur berbatasan dengan Bone dan Sebelah barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Jawa, Madura, Nusa Tenggara dan Bali. (Peraturan Bersama Bupati dan DPRD Pangkep No. 12 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kabupaten Pangkep).
[6] Sombaya La Upa ini memperistri puteri Raja Tallo. Cucu wanitanya, I Biba Daeng Pa’ja Karaengta Campagaya yang dikawini oleh La Sulili Matinroe ri Malili dari Soppeng/Luwu yang memperanakkan Andi Arif Matinroe ri Balang (Raja Labakkang). Kemudian menurunkan Sanapipa Daeng Niasi, Karaeng Sapanang yang menurunkan Somba Gowa, Andi Ijo Karaeng Lalolang, Andi Calla Daeng Muntu Karaengta Ujung (yang menggantikan ayahnya menjadi raja), Andi Yusuf Daeng Patangnga Karaengta Malise dan Andi Maruddani Karaeng Bonto-Bonto.
[7] La Sameggu Daeng Kalebbu inilah yang pernah memimpin gerakan perlawanan rakyat terhadap Belanda sekitar tahun 1855 bekerjasama dengan Ambo Dalle, Putera La Rumpang dari Addatuang Tanete (sekarang Barru), Dg Siruwa dari Bontoa, Dulung Lamuru dari Bone dan beberapa raja kecil yang bertetangga dengan Segeri. La Sameggu Daeng Kalebbu waktu itu diadu domba dengan Raja Segeri V La Pakkanna, yang masih merupakan keluarga dekatnya. La Pakkanna digantikan oleh ‘La Paddare Daeng Manangkasi’ sebagai Raja Segeri ke VI. (Makalah Syaharuddin Kaseng, 1986).
[8] Seperti halnya Mattulada (1982), Mas’ud (1997) juga mengakui, bahwa masa antara Abad I - Abad X merupakan masa gelap bagi sejarah Sulawesi selatan. Kondisi yang ada di Sulawesi Selatan pada masa tersebut hingga kini belum terungkap sama sekali. Hal ini jika dibandingkan dengan daerah lain, maka terasa terdapat banyak kekurangan sumber sejarah tentang Sulawesi Selatan. Tidak seperti Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Sanjaya, dan lain sebagainya yang meninggalkan banyak peninggalan purbakala.
[9] Lihat : Fadillah, et. al, Kerajaan Siang Kuna – Sumber Tutut, Teks dan Tapak Arkeologi, Balai Arkeologi Makassar – UNHAS, Makassar : 2001. Kehadiran Informasi Antonio de Payva yang pernah berkunjung ke Siang antara tahun 1542 dan 1548 justru pada saat Siang sedang menurun pengaruhnya sampai kemudian akhirnya dijadikan palili / kerajaan bawahan oleh Gowa sejak masa pemerintahan Karaeng Tumapakrisika Kallonna. (Andaya, 2004, Fadillah et.al, 2001).
Langganan:
Postingan (Atom)
